BERITA86.COM- Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengingatkan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar selalu menjaga integritas dengan menjauhi praktik manipulasi data penerima bansos dan praktik pungli.
Pernyataan tersebut disampaikan Mensos Gus Ipul saat memberikan arahan langsung kepada 2.264 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) secara daring dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pendamping PKH di Jakarta, Jumat, 16 Mei 2025.
Menteri yang juga Sekjen PBNU itu menekankan peran krusial para pendamping sebagai garda terdepan perubahan sosial dan pengentasan kemiskinan.
Baca Juga:Persib Bawa Pulang Satu Poin dari Tangerang, Hodak Puji Pemain Tampil BaikYuk Ajukan Pinjaman 25 Juta, Ini Daftar 7 KTA tanpa Jaminan, Anti Ribet dan Aman
Ia menegaskan bahwa pendamping bukan hanya pelaksana teknis, tapi adalah agen perubahan di garda terdepan.
“Tugas utama pendamping adalah membangkitkan harapan dan mendorong kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bukan hanya membagikan bantuan,” jelas Gus Ipul.
Dia menyadari bahwa para pendamping PKH berasal dari beragam latar belakang. Namun, hal itu tidak boleh menjadi penghalang untuk bersatu dalam satu barisan.
“Kita bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tegasnya.
Pentingnya integritas dalam menjalankan tugas juga menjadi pijakan para pendaming.
Gus Ipul mengingatkan agar pendamping menjauhi praktek manipulasi data dan pungutan liar yang dapat merusak kepercayaan publik.
“Jadilah panutan, karena wajah negara di mata rakyat miskin salah satunya adalah pendamping. Jangan terlibat dalam manipulasi data, pemotongan, atau pungutan liar,” katanya.
Lebih lanjut, Gus Ipul juga mendorong pendamping untuk aktif dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagai pondasi dari seluruh kebijakan bantuan sosial (bansos).
Baca Juga:Ini Daftar 7 Penerima Bansos PKH Cair Mei 2025, Ibu Hamil Terima Uang Tunai Rp 750 RibuHari Ini Persib Main Lawan Persita, Hodak: Kesempatan Pemain Muda
Dia juga menegaskan komitmen Kementerian Sosial terhadap program Sekolah Rakyat sebagai solusi jangka panjang pengentasan kemiskinan. Pendamping diminta untuk mengawal program ini secara menyeluruh.
“Pastikan bahwa siswa berasal dari keluarga miskin ekstrem. Cek rumahnya, cari tahu kondisi keluarganya. Bantu fasilitasi pendaftaran, pantau kelayakan, dan pastikan tidak ada anak miskin yang tercecer dari pendidikan,” tutur Gus Ipul, dilansir dari rilis resmi Kementerian Sosial.
Sementara terkait perubahan paradigma perlindungan sosial ke pemberdayaan, Gus Ipul menegaskan bahwa setiap pendamping wajib memiliki target graduasi minimal 10 keluarga penerima manfaat (KPM) per tahun. Graduasi menjadi indikator keberhasilan pendampingan.