BERITA86.COM- Pemerintah pusat secara resmi mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) triwulan II tahun 2025.
Bansos berupa bansos PKH dan sembako atau BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) ini menyasar 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan nilai total bantuan mencapai Rp10 triliun, mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Baca Juga:Plafon KUR hingga 250 Juta bagi UMKM yang Ekspansi Usaha, Ini Tabel Angsuran Per Bulan di Tahun 2025Mudah dan Uang Langsung Cair, Inilah Cara Pengajuan KTA BCA
Pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu, 28 Mei 2025.
“Penyaluran mulai dilakukan hari ini (28 Mei 2025) secara bertahap,” kata Mensos Gus Ipul kepada media.
Dikatakan Mensos Gus Ipul, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penyaluran kali ini menggunakan patokan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Penggunaan DTSEN memungkinkan penyasaran bantuan yang lebih tepat.
Dilansir dari situs resmi Kementerian Sosial, dari hasil pemutakhiran data terbaru, sebanyak 1,8 juta KPM (keluarga) dinilai tidak lagi layak menerima bantuan.
“Mereka sebagian kita temukan berada di desil 6 ke atas. Artinya, kondisi ekonominya sudah membaik dan lebih mandiri. Jadi, tidak lagi masuk kelompok desil 1, 2, atau 3,” jelas Gus Ipul.
Sebagai gantinya, alokasi bantuan sebanyak 1,8 juta KPM akan dialihkan kepada mereka yang lebih berhak, terutama yang tergolong miskin ekstrem.
“Setelah penyaluran ini, pemutakhiran data juga akan terus kami lakukan,” kata Mensos Saifullah Yusuf.
Baca Juga:KUR 2025: BRI Dapat Porsi Rp195 Triliun dari Total Rp300 Triliun, Ini Syarat dan Tabel AngsurannyaIdul Adha 2025 Serentak Sama Antara Pemerintah dan Muhammadiyah, Ini Jadwalnya
Mensos juga menjelaskan bahwa proses pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua jalur.
Yakni Jalur formal melalui integrasi data antar lembaga, dan Jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos, yang menyediakan fitur Usul dan Sanggah.
“Kami minta masyarakat melengkapi syarat yang tersedia di aplikasi cek bansos jika ingin mengusulkan atau menyanggah data yang ada,” terang Mensos Gus Ipul.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa BPS telah menyelesaikan pemutakhiran DTSEN untuk bansos triwulan II.
Proses ini melibatkan kerja sama dengan pendamping PKH serta BPS provinsi dan kabupaten/kota.
“Kami lakukan ground check terhadap sekitar 12 juta keluarga. Dari situ, sekitar 6,9 juta keluarga berhasil diverifikasi dan masuk dalam pemutakhiran DTSEN,” ujarnya.