JAKARTA, Berita86.com- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memenuhi undangan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor DEN, Kamis, 26 Juni 2025.
Pertemuan Mensos Gus Ipul dan Luhut Pandjaitan dilakukan untuk mendiskusikan pengembangan sistem digital penyaluran bantuan sosial atau bansos.
Setelah pertemuan tersebut, Gus Ipul menyampaikan bahwa digitalisasi menjadi keniscayaan dalam sistem pemerintahan, terlebih dalam upaya memastikan bansos yang tepat sasaran.
Baca Juga:Pemerintah Salurkan BSU Tahap I untuk 2,45 Juta Pekerja, untuk yang Belum, Simak Nih Kata MenakerPersib Punya Pemain Bersaudara Lagi: Rezaldi dan Hamra, sebelumnya Sudah Banyak Lho
Dijelaskan Mensos Gus Ipul, Indonesia akan menuju pemerintahan yang berbasis digital, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi perlindungan sosial.
“Ini dilakukan agar bansos tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata pada kesejahteraan sosial,” ujar Gus Ipul.
Menurutnya, Kemensos akan terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, termasuk berkolaborasi dengan DEN yang tengah mengembangkan kerangka e-government nasional.
Gus Ipul juga menyampaikan permohonan maaf jika saat ini terdapat pengalihan bansos ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berbeda dari sebelumnya.
Ia menegaskan bahwa penyaluran bansos saat ini sepenuhnya berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ada yang layak dan ada yang tidak berhak menerima. Yang tidak berhak menerima tentu dialihkan ke KPM yang berhak menerima.
“Kami mohon maaf jika ada pengalihan bansos ke KPM lain, karena itu semata-mata berdasarkan pembaruan data DTSEN,” jelas Gus Ipul.
Baca Juga:Jamaah Haji Reguler yang Wafat Dapat Asuransi, Ini Tata Cara Pengajuan dan Dokumen yang Harus DisiapkanPenebalan Bansos BPNT Cair Juni 2025, Ini Total Uang Tunai yang Diterima KPM
“Kami ingin memastikan bantuan betul-betul diterima oleh mereka yang paling membutuhkan,” jelasnya, dilansir dari rilis resmi Kementerian Sosial.
Langkah strategis ini diharapkan memperkuat tata kelola bansos yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan.
Pematangan digitalisasi bansos juga segera dimatangkan dengan melibatkan Kementerian Bappenas, BPS, Kemendagri, Komdigi serta beberapa instansi terkait.
Seperti diketahui, penyaluran bansos seringkali menimbulkan kecemburuan, di mana ada yang dianggap berhak, malah tak menerima bansos. Sebaliknya, ada yang dianggap tak berhak menerima, tapi malah mendapatkan bansos.
Karena itu, Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan kepada Kementerian Sosial bahwa bansos atau bantuan sosial yang disalurkan harus tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Untuk itulah, penyaluran bansos pada 2025 kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).