Hal tersebut juga pernah disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf setelah menghadiri Rapat Terbatas bersama para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Negara, Jakarta, pada 2 Juni 2025.
Pada kesempatan tersebut, Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin bantuan sosial tepat sasaran, sampai kepada mereka yang memang membutuhkan dan berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Mengacu pada data dari Dewan Ekonomi Nasional atau DEN (2025) dari Rp504 triliun bansos dari seluruh kementerian dan lembaga ditengarai tidak semuanya tepat sasaran.
Baca Juga:Pemerintah Salurkan BSU Tahap I untuk 2,45 Juta Pekerja, untuk yang Belum, Simak Nih Kata MenakerPersib Punya Pemain Bersaudara Lagi: Rezaldi dan Hamra, sebelumnya Sudah Banyak Lho
“Misalnya seperti program keluarga harapan dan sembako, ditengarai ada 45 persen yang tidak tepat sasaran,” kata Mensos Saifullah Yusuf.
“Yang diberi tugas adalah BPS, kerja kami selama 3 bulan lebih, alhamdullilah akhirnya kita sudah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” terang Gus Ipul.
DTSEN selanjutnya dikukuhkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Dari sini, DTSEN wajib menjadi acuan tunggal bagi kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan pemerintah dan program-program pemberdayaan.
“DTSEN wajib dijadikan pedoman bagi siapapun yang ingin menyalurkan bantuan pemerintah, baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah,” jelas Mensos Gus Ipul.
Berdasarkan konsolidasi data tersebut, khusus untuk Kemensos dalam rangka menyalurkan bansos pada triwulan ke-II, dilakukan ground-checking untuk menemukan inclusion/exclusion errors.
“Dari hasil ground-checking ada 1,9 juta lebih data yang disebut inclusion errors, mereka semestinya tidak dapat (bantuan), tapi selama ini dapat bantuan. Ada juga exclusion errors, yang mestinya dapat tapi tidak dapat,” jelasnya. (*)