JAKARTA, Berita86.com– Data penerima bansos ini cukup mengejutkan, di mana sebanyak 603.999 diduga terlibat judol atau judi online.
Data itu didapatkan Kementerian Sosial dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.
Atas temuan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) memastikansedang melakukan evaluasi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa dari sejumlah 603.999 yang terindikasi terlibat judi online, ada 228.048 KPM saat ini sudah tidak menerima bansos pada triwulan ke-2.
Baca Juga:Ini Daftar 24 Pemain Persib yang Dibawa ke Thailand untuk Pemusatan LatihanWILUJENG SUMPING: Pemain Timnas Irak Frans Putros Gabung Persib
“Sementara yang 375.951 KPM kita sedang lakukan evaluasi untuk bansos triwulan ke-3,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Sabtu (19/7/2025).
Gus Ipul menjelaskan, temuan penerima bansos yang diduga terlibat judol ini bermula dari pengiriman data dari Kemensos ke PPATK untuk mengecek ulang penerima bansos agar tepat sasaran.
Selanjutnya, PPATK melakukan pengecekan terhadap 32.055.168 KPM yang pernah atau sedang menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako. Hasilnya ternyata sangat mengejutkan.
“PPATK telah mengirimkan balik hasil pemadanan data KPM bansos dengan yang terindikasi terlibat judi online sejumlah 656.543 KPM,” urainya.
Dari data di atas, lanjut Gus Ipul, NIK KPM lantas dipadankan ke DTSEN dan hasilnya jumlah KPM yang terindikasi judi online jadi sebanyak 603.999.
“Terhadap data tersebut, Kemensos telah memberikan tanda pada DTSEN dengan status terindikasi terlibat judi online,” terangnya.
“Sementara transaksi tertingginya (rekening terindikasi judol) adalah Rp3 miliar lebih. Transaksi terendahnya Rp1.000. Rata-rata deposit kalau dirata-ratakan adalah Rp2 juta lebih,” kata dia, dilansir dari rilis resmi Kementerian Sosial.
Baca Juga:Operasional Haji 2025 Resmi Berakhir, Menag Bilang Sukses dengan Formula 5BPHPersib Umumkan Nazriel Masuk Tim Senior, Strategi Membangun Fondasi Masa Depan yang Kuat
Gus Ipul mengatakan Kemensos dan PPATK masih akan menganalisis, mengindentifikasi, dan segera melaporkan perkembangan kasus ini ke publik.
“Saat kita akan koordinasi dengan PPATK dan menyerahkan seluruh NIK yang pernah dan sedang menerima bansos dari Kemensos, tentu kami izin terlebih dulu ke Bapak Presiden. Ini dalam rangka bansos tepat sasaran berdasarkan Inpres 4 Tahun 2025 tentang DTSEN,” katanya.
Dalam kesempatan ini Gus Ipul memastikan hal yang diungkap ini telah berdasarkan data, sehingga bansos bisa tepat sasaran dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.