KOTA DEPOK, Berita86.com– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM menegaskan bahwa Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu atau Poe Ibu (seribu sehari) yang diatur dalam Surat Edaran (SE) Gubernur bukan merupakan program baru.
KDM mengatakan Gerakan Poe Ibu hanya bentuk revitalisasi nilai-nilai gotong royong yang telah lama menjadi budaya masyarakat Jawa Barat.
Menurut Dedi, masyarakat sempat salah paham dan mengira gerakan ini mengharuskan iuran uang seribu rupiah per orang setiap hari.
Baca Juga:Ini Tanggapan KDM Setelah Gerakan Seribu Sehari Menuai Pro Kontra di MasyarakatKDM Luncurkan Gerakan Rereongan Poe Ibu, Ajak Donasi Rp1.000 Per Hari, Uangnya untuk Apa?
Padahal, kata dia, SE tersebut hanya bersifat imbauan agar semangat kepedulian sosial yang mulai luntur dapat dihidupkan kembali.
“Gerakan ini tidak memungut uang. Intinya adalah menumbuhkan kembali rasa solidaritas yang dulu sudah ada di tengah masyarakat,” ujar Dedi Mulyadi, Rabu (8/10/2025).
Ia menjelaskan, budaya gotong royong seperti jimpitan, beras perelek, dan Gasibu (Gerakan Sehari Seribu) sudah lama menjadi bagian dari kehidupan warga Jabar.
Melalui Gerakan Poe Ibu, KDM ingin mengembangkan nilai-nilai tersebut dengan pendekatan modern yang lebih transparan dan teratur.
“Saya ingin gerakan ini terdigitalisasi. Ada regulasi yang jelas, laporan terbuka soal berapa uang masuk dan keluar,” tegasnya.
Dedi menambahkan, hasil dari kegiatan sosial ini dapat langsung dimanfaatkan di tingkat RT/RW hingga kabupaten/kota untuk membantu kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
Meski sektor pendidikan dan kesehatan sudah mendapat alokasi dalam APBD Jabar, ia menilai masih banyak kebutuhan sosial yang belum tertangani.
Baca Juga:KDM akan Umumkan ASN Malas: Nama, Alamat, dan Foto Bakal Diposting di MedsosKDM Tutup Tambang Parung Panjang: Tak Boleh Ada yang Untung, Tapi Pihak Lain Rugi
Karena itu, Gerakan Poe Ibu hadir sebagai jembatan untuk mengisi kekosongan tersebut.
Sebagai contoh, Dedi menyebut adanya Bale Pananggeuhan di Gedung Sate, tempat warga bisa menyampaikan keluhan atau laporan secara langsung. Kegiatan operasionalnya dibiayai dari donasi ASN melalui gerakan sosial tersebut.
“Dana yang terkumpul digunakan untuk menindaklanjuti aduan warga, mulai dari tingkat RT sampai kabupaten/kota. Semuanya dikelola secara terbuka,” jelasnya.
Selain memperkuat pelayanan di lapangan, kanal aduan seperti Bale Pananggeuhan juga disinergikan dengan platform digital pemerintah seperti SP4N Lapor dan Sapawarga, agar setiap laporan warga bisa segera ditangani dengan cepat dan tepat.