JAKARTA, Berita86.com- Tragedi robohnya musala di Pesantren Al Khoziny Sidoarjo Jawa Timur menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk meningkatkan keamanan fasilitas pendidikan keagamaan.
Sebagai tindak lanjut, tiga kementerian menandatangani nota kesepahaman bersama tentang Sinergi Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.
Kesepakatan tersebut melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Baca Juga:Tragedi Al Khoziny Sidoarjo, Korban Meninggal hingga 6 Oktober 2025 Jadi 60 OrangTragedi Al Khoziny: Haical Dievakuasi usai Tertimbun Dua Hari, Mensos: Alhamdulillah, Kondisinya Baik
Kolaborasi ini difokuskan pada peningkatan koordinasi, pertukaran data, serta dukungan teknis guna memastikan bangunan pesantren aman, layak, dan memenuhi standar konstruksi.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pesantren merupakan tulang punggung pendidikan keagamaan di Indonesia.
“Ada lebih dari 42 ribu pesantren di Indonesia, semuanya dikelola swasta. Ini bukti betapa besar peran masyarakat dalam pendidikan keagamaan,” ujar Nasaruddin.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas infrastruktur pesantren tidak hanya menyangkut bangunan fisik, tetapi juga bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi para santri.
“Tragedi di Jawa Timur menjadi peringatan bagi kita semua agar tidak ada lagi insiden serupa. Pemerintah ingin memastikan seluruh santri belajar di lingkungan yang aman dan layak,” tuturnya.
Menag juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang menunjukkan kepedulian besar terhadap dunia pesantren dengan memberikan perhatian khusus dan tambahan dukungan anggaran.
Pada kesempatan tersebut, Menteri PU Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap kondisi bangunan pesantren di berbagai daerah.
Baca Juga:Peristiwa Bangunan Roboh di Pesantren Al Khoziny, Menag Sampaikan Doa dan DukunganSeskab Teddy: Lawatan Luar Negeri Presiden Prabowo Catat Investasi Triliunan dan Perkuat Diplomasi Indonesia
“Kami akan melakukan uji kelayakan di sekitar 80 pesantren sebagai tahap awal. Hasilnya akan kami sampaikan kepada Kemenag untuk tindak lanjut perbaikan,” ujarnya.
Selain itu, Kementerian PU juga akan memberikan pelatihan teknis bagi pengelola pesantren agar mampu memahami standar bangunan yang aman serta membantu dalam proses perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa upaya ini merupakan wujud nyata tanggung jawab negara terhadap keselamatan para santri.
“Yang paling penting adalah rasa aman dan nyaman bagi anak-anak yang menimba ilmu. Di situlah letak keadilan sosial yang harus diwujudkan negara,” ujarnya.