BANDUNG, Berita86.com- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan audit mendalam terhadap alur kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).
Permintaan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPK Jabar di Jalan Mohammad Toha, Kota Bandung, Jumat (24/10/2025).
Dalam kunjungan itu, KDM — sapaan akrab Dedi Mulyadi — menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, efisien, dan akuntabel.
Baca Juga:KDM: Poe Ibu Bukan Hal Baru, Hanya Menghidupkan Kembali Tradisi Sosial MasyarakatIni Tanggapan KDM Setelah Gerakan Seribu Sehari Menuai Pro Kontra di Masyarakat
“BPK punya kewenangan penuh dalam menilai dan mengaudit keuangan daerah. Jadi, kalau mau tahu apakah ada dana yang mengendap atau belum terserap dengan baik, biarlah BPK yang menyatakan,” ujar KDM kepada wartawan.
Menurut Dedi, audit keuangan yang dilakukan BPK bukan hanya untuk memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga menjadi sarana evaluasi agar Pemprov Jabar bisa memperbaiki sistem keuangan di masa mendatang.
Ia menilai, audit menyeluruh akan membantu pemerintah daerah dalam merencanakan serta menggunakan anggaran secara lebih efektif.
Dorong Transparansi dan Efisiensi Anggaran
Dedi menegaskan bahwa hasil audit dari BPK akan menunjukkan sejauh mana Pemprov Jabar memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik.
KDM berharap, pemeriksaan yang sedang berjalan saat ini bisa memberikan gambaran nyata mengenai kondisi keuangan Jawa Barat.
“Audit ini akan memperlihatkan apakah perencanaan keuangan kita sudah tepat, apakah pengelolaan pendapatan dan belanja berjalan sesuai aturan, dan apakah semua anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
KDM menjelaskan, sumber keuangan Pemprov Jabar berasal dari berbagai pos, seperti transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah (PAD).
Baca Juga:KDM Luncurkan Gerakan Rereongan Poe Ibu, Ajak Donasi Rp1.000 Per Hari, Uangnya untuk Apa?KDM akan Umumkan ASN Malas: Nama, Alamat, dan Foto Bakal Diposting di Medsos
Karena itu, Dedi meminta agar setiap rupiah yang masuk ke kas daerah dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan berorientasi pada kesejahteraan publik.
“Jangan sampai ada uang daerah yang menganggur atau tidak memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Belanja Daerah Harus Tepat Sasaran
Selain soal pendapatan, Dedi juga menyoroti aspek belanja daerah.
Menurutnya, BPK memiliki peran penting dalam menilai apakah pengeluaran Pemprov Jabar benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.