“Orientasinya bukan sekadar membelanjakan anggaran, tapi memastikan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh warga,” ujarnya.
Dedi menyebut, Pemprov Jabar terus berupaya menyesuaikan program belanja agar sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, mulai dari peningkatan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, hingga pembangunan infrastruktur dasar.
Ia juga menekankan bahwa seluruh data terkait anggaran dan belanja pemerintah akan dibuka kepada publik sebagai bentuk komitmen transparansi.
Baca Juga:KDM: Poe Ibu Bukan Hal Baru, Hanya Menghidupkan Kembali Tradisi Sosial MasyarakatIni Tanggapan KDM Setelah Gerakan Seribu Sehari Menuai Pro Kontra di Masyarakat
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa seluruh proses keuangan daerah dilakukan secara terbuka dan bisa diakses oleh siapa pun. Dengan begitu, publik bisa ikut mengawasi,” tegasnya.
Komitmen Akuntabilitas Pemerintahan
Kunjungan Dedi Mulyadi atau KDM ke BPK Jabar juga menjadi bagian dari agenda koordinasi rutin antara Pemprov Jabar dan lembaga auditor negara.
KDM menegaskan, kerja sama dengan BPK merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan daerah.
“Saya ingin memastikan bahwa keuangan Jawa Barat dikelola dengan penuh tanggung jawab. Hasil audit dari BPK menjadi acuan penting untuk memperbaiki dan meningkatkan tata kelola pemerintahan,” kata KDM.
Ia berharap, hasil audit yang sedang berlangsung dapat menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih disiplin dalam mengelola anggaran.
“Kita ingin birokrasi yang bersih, efisien, dan benar-benar melayani masyarakat. Tidak ada lagi ruang bagi ketidakefisienan,” tutupnya, dilansir dari laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (*)