Jakarta, Berita86.com- Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan komitmen memperkuat integrasi Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional DTSEN di Hall Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (13/11/2025), yang dihadiri ratusan pimpinan BPS dan dinas sosial dari seluruh Indonesia.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan bahwa penguatan integrasi DTSEN tidak hanya menjadi urusan pusat, tetapi harus dibangun hingga ke provinsi dan kabupaten/kota.
Baca Juga:Kemensos dan BPS Konsolidasi Data Bansos 2025: Total KPM Desil 1 hingga 4 Ada 35,04 Juta7 Langkah Mudah Cek Nama Penerima Bansos 2025, Jangan Sampai Terlewat!
“Kolaborasi ini mau kita tularkan dan kita tanamkan ke seluruh BPS provinsi dengan dinas sosial provinsi serta BPS kabupaten/kota dan dinas sosial kabupaten/kota,” ujar Amalia.
Ia menyebut, kolaborasi lintas instansi ini merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, yang menugaskan BPS untuk memastikan tersedianya satu data sosial ekonomi nasional. Kemensos menjadi mitra strategis dalam proses tersebut.
Menurut Amalia, DTSEN telah dimanfaatkan Kemensos untuk penyaluran bantuan sosial sejak Triwulan II 2025, dan kini terus disempurnakan melalui pemutakhiran bersama.
“DTSEN adalah milik bersama, milik bangsa Indonesia. Keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi kita semua, baik di tingkat pusat maupun daerah,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut Amalia juga memberikan apresiasi khusus kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang dinilai berperan besar dalam percepatan integrasi data sejak awal penugasan BPS pada 30 Oktober 2024.
“Saya ingat sekali Pak Mensos langsung mengecek sendiri ke saya proses aliran data dari Kemensos ke BPS, sudah ngalir belum datanya. Artinya betapa concern-nya beliau terhadap DTSEN,” kata Amalia.
Rakor mengusung tema Statistik untuk Keadilan Sosial. Amalia menyebut tema ini mencerminkan peran BPS dalam penyediaan data dan peran Kemensos dalam memastikan keadilan sosial di seluruh Indonesia.
Baca Juga:Staf Ahli Mensos Jadi Tersangka Penyaluran Bansos, Gus Ipul: Sudah DibebastugaskanDigitalisasi Penyaluran Bansos PKH dan BPNT, Mensos: yang Sebelumnya Tertutup Sekarang Terbuka
“Kata statistik melambangkan tugas BPS, sementara keadilan sosial adalah amanah Kemensos dan dinas sosial. Tema ini sangat relevan dengan semangat kita mewujudkan keadilan berbasis data,” ujarnya.
Untuk memastikan kolaborasi berjalan konkret, panitia menempatkan peserta BPS dan dinas sosial berdampingan agar komunikasi, diskusi, dan tindak lanjut dapat terjadi secara langsung.