“Secara perhitungan, posisi ini belum memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS,” jelasnya.
Arsad menambahkan, ijtimak diperkirakan terjadi pada 17 Februari 2026 pukul 19.01 WIB. Data tersebut menjadi dasar awal untuk memperkirakan kemungkinan visibilitas hilal sebelum dikonfirmasi melalui rukyatulhilal di berbagai titik pemantauan.
“Seluruh data hisab dan hasil rukyat nantinya akan dibahas dalam sidang isbat sebelum ditetapkan secara resmi oleh Menteri Agama,” katanya.
Baca Juga:Mentan Amran Tegaskan Pengawasan Ketat Pangan dari DOC hingga Daging Sapi Jelang RamadanSambut Ramadan, Ini Hukum Kultum sebelum Sholat Tarawih
Ia juga menjelaskan, pemantauan hilal akan dilakukan di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dengan melibatkan tim daerah dan relawan pengamat hilal.
“Partisipasi daerah sangat luar biasa. Banyak yang tetap melaksanakan rukyat sebagai bagian dari syiar dan edukasi publik,” ungkapnya.
Arsad menyebut, sidang isbat akan diawali dengan seminar pemaparan posisi hilal, dilanjutkan penerimaan laporan rukyat, pelaksanaan sidang penetapan, dan pengumuman hasil melalui konferensi pers.
“Alur ini memastikan proses penetapan berjalan transparan dan akuntabel,” terang Arsad.
Sidang isbat akan dihadiri Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, pimpinan Komisi VIII DPR RI, Ketua MUI, Tim Hisab Rukyat Kemenag, perwakilan ormas Islam, serta duta besar negara sahabat.
“Kami mengimbau masyarakat untuk menunggu keputusan resmi pemerintah. Sidang isbat adalah mekanisme resmi penetapan awal Ramadan di Indonesia,” pungkas Arsad.
Hadir dalam rapat persiapan tersebut, Sekretaris Ditjen Bimas Islam Lubenah, Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Ismail Fahmi, serta sejumlah pejabat Kementerian Agama. (*)