Sementara itu, Yandri Susanto menegaskan bahwa sinergi antara Kementerian Desa PDT dan Kementerian Sosial difokuskan pada pemutakhiran data yang transparan hingga ke tingkat desa. Sesuai arahan Inpres, pembaruan data harus dimulai dari level terbawah.
Ia menjelaskan, proses pengumpulan data dilakukan oleh RT/RW, kemudian diverifikasi oleh pendamping desa dan pendamping PKH, diinput oleh operator desa, serta dibahas secara terbuka melalui musyawarah desa. Skema ini dirancang untuk meminimalkan potensi manipulasi data.
“Dengan sistem ini, peluang penyimpangan bisa ditekan. Harapannya, data DTSEN semakin akurat dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Baca Juga:Stimulus Ekonomi Ramadan, Mensos: Bansos Sudah Cair 90 Persen, Termasuk untuk SumateraBansos PKH dan Sembako Sudah Cair di Bulan Ramadan, Mensos: Lewat Himbara dan BSI
Yandri juga mengingatkan bahwa data sosial bersifat sangat dinamis, mengingat adanya perubahan seperti kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, hingga perubahan kondisi ekonomi masyarakat.
Oleh sebab itu, pembaruan data harus dilakukan secara rutin melalui kerja sama berbagai pihak di tingkat desa.
“Jika data valid, maka program bantuan sosial dan kebijakan pembangunan lainnya bisa tepat sasaran,” tutupnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Bupati Karawang Aep Syaepuloh, Bupati Intan Jaya Aner Maisini, Anggota Komisi VIII DPR RI Wardatul Asriah, dan Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka serta Ketua DPRD Karawang Endang Sodikin.
Hadir pula Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Desa dan PDT serta Kementerian Sosial, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri. (*)