BERITA86.COM- Kebijakan WFH bagi ASN pada arus balik 2024 ini didukung penuh oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Seperti diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor atau work from office/WFO, dan tugas kedinasan dari rumah atau work from home/WFH bagi ASN yang berlaku pada Selasa-Rabu, 16 dan 17 April 2024.
Hal ini untuk memperkuat manajemen arus balik 2024, dan mendapat dukungan penuh Menhub Budi Karya Sumadi.
Baca Juga:Inilah Kemeriahan Lebaran 2024 di Kampung Buddhist-Muslim KalimanggisResmi, Pemerintah Berlakukan WFO dan WFH untuk Mendukung Arus Balik 2024
Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan pada saat arus mudik yang lalu, di saat puncak tanggal 6-7 April 2024, beberapa ruas jalan tol sangat padat.
Bahkan volume to capacity ratio atau VC Ratio hampir mencapai 1 yang artinya kecepatan kendaraan sangat lambat bahkan hampir berhenti, meskipun sudah dilakukan rekayasa lalu lintas.
Karena itu, Menhub Budi Karya Sumadi berharap Keputusan WFH ini dapat dimanfaatkan masyarakat khususnya ASN untuk tidak kembali secara bersamaan pada tanggal 14 dan 15 April 2024.
Para ASN dapat kembali pada tanggal 16 atau 17 April atau bahkan sebelum puncak arus balik.
“Sudah ada keputusan dari Menteri PanRB bahwa akan ada WFH dua hari (16 dan 17 April). Silakan ASN dapat memanfaatkan dengan menunda balik karena masih ada waktu,” katanya, dikutip dari laman resmi Kementerian Perhubungan.
“Namun pastikan bahwa Kamis dan Jumat sudah masuk seperti biasa, sehingga tidak menggangu pekerjaan,” sambung Menhub.
Sebagai informasi kebijakan dua hari WFH bagi ASN bertujuan untuk menampung antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru Tanah Air.
Baca Juga:Ini Para Pemain Persib yang Diragukan Tampil Lawan Persita TangerangMenteri PANRB Apresiasi ASN yang Tetap Bekerja saat Lebaran
Sehingga pemerintah memandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik.
Diharapkan dengan kebijakan ini arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang.
Namun bagi instansi pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar, tidak dilakukan WFH alias tetap WFO 100 persen.