“Hasilnya, penyelundupan bisa kami hentikan dan kami berhasil menyelamatkan sekitar dua miliar dolar AS,” ungkap Presiden.
Selain sektor pertambangan, Presiden Prabowo juga menyoroti penegakan hukum terhadap perkebunan sawit ilegal.
Kepala Negara mengungkapkan bahwa sebanyak 5 juta hektare lahan perkebunan ditemukan melanggar hukum, dan pemerintah bertindak tegas dengan mencabut konsesi perusahaan terkait.
Baca Juga:Wakil Kepala BGN Tegaskan Program MBG Bukan Bisnis!Presiden Prabowo Tegaskan Dukungan terhadap Upaya Perdamaian Timur Tengah
“Saya katakan, saya disumpah untuk menegakkan hukum. Maka saya perintahkan Jaksa Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, untuk melakukan penyelidikan,” ucapnya.
“Apa pun temuannya, jika ada kasus, hentikan konsesi mereka. Dan itulah yang kami lakukan,” tegas Presiden.
Presiden Prabowo pun optimistis bahwa penegakan hukum yang konsisten akan menumbuhkan kembali wibawa negara dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kepala Negara menegaskan bahwa dirinya bertekad menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan memastikan pemerintah Indonesia dihormati oleh semua pihak.
“Saya bertekad untuk menegakkan hukum, dan saya bertekad bahwa pemerintah Indonesia harus dihormati oleh semua orang. Hukum adalah hukum, peraturan adalah peraturan,” tegasnya.
“Siapa yang melanggar hukum harus berhadapan dengan hukum. Sesederhana itu. Maksud saya, kita sedang memulihkan banyak aset negara, memulihkan banyak aset melalui efisiensi,” tandas Presiden Prabowo Subianto, dilansir dari laman resmi Setkab.
Penegakan hukum yang tegas memberikan kepastian bagi dunia usaha dan investor, sehingga Indonesia semakin dipercaya sebagai negara dengan iklim ekonomi yang adil, stabil, dan berdaya saing. (*)