“Masyarakat Aceh Tenggara sangat merindukan sekolah rakyat, Pak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Manado, Sulawesi Utara, Novri Poultje Mokoagouw menyampaikan bahwa terkadang masih ada masyarakat yang mempertanyakan mengenai pengklasifikasian data di DTSEN.
Namun Novri meyakini kolaborasi di lapangan akan memastikan keakuratan data DTSEN.
Baca Juga:Program MBG: Kepala BGN Tegaskan Komitmen Pembayaran Gaji bagi SPPI Batch III, Tenaga Ahli Gizi, dan AkuntanKemensos dan BPS Konsolidasi Data Bansos 2025: Total KPM Desil 1 hingga 4 Ada 35,04 Juta
“Banyak juga yang datang ke kantor kami untuk minta agar supaya tingkat kesejahteraannya mereka diubah, Pak. Tetapi kami memiliki penjelasan sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan kepada kami dan mereka juga bisa menerima itu,” ujar Novri.
Kepala BPS Kabupaten Rote, NTT, Yustinus Siga menyampaikan apresiasinya atas kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk DTSEN.
“Selama 30 tahun saya mengabdi, kali ini saya sangat bahagia. Karena hari ini saya boleh tahu ternyata negara Indonesia bersepakat menggunakan satu data sa di Indonesia, yaitu di BPS RI,” ujar Yustinus.
Menanggapi aspirasi dari peserta Rakornas tersebut, Seskab Teddy pun memastikan bahwa pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait akan segera menindaklanjutinya agar proses pendataan sosial ekonomi nasional bisa berjalan cepat dan tepat, sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Saya pastikan beliau-beliau pasti akan menyelesaikan itu. Tapi memang Indonesia ini besar sekali, kita perlu waktu, tapi kita pastikan itu sesegera mungkin (diselesaikan),” tegas Seskab Teddy. (*)