JAKARTA, Berita86.com– Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan update atau progres penyaluran bantuan langsung tunai sementara (BLTS).
Dalam keterangan resminya di Jakarta pada Jumat, 21 November 2025, Mensos Gus Ipul menjelaskan bahwa bantuan berupa uang tunai tersebut telah disalurkan atau dicairkan kepada total 27,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
“Jadi progres penyaluran BLTS Kesra (Kesejahteraan Rakyat) total 27.335.477 KPM sudah disalurkan,” kata Gus Ipul.
Baca Juga:Kemensos dan BPS Konsolidasi Data Bansos 2025: Total KPM Desil 1 hingga 4 Ada 35,04 JutaBPS dan Kemensos Tegaskan Sinergi Perkuat DTSEN sebagai Dasar Penyaluran Bansos
Penyaluran sendiri dilakukan melalui Himbara atau bank-bank milik pemerintah dan PT Pos Indonesia.
Rinciannya, Bank Mandiri telah menyalurkan kepada 4.022.294 KPM, BNI 5.147.530 KPM, BRI 5.390.733 KPM, dan BSI 489.698 KPM.
Sementara itu, PT Pos Indonesia menyalurkan kepada 12.285.222 KPM.
Lebih lanjut Mensos Gus Ipul juga menjelaskan penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Menteri yang juga Sekjen PBNU itu mengatakan bantuan pangan non-tunai (BPNT) atau sembako telah didistribusikan kepada 6.875.211 KPM.
Adapun dari jumlah tersebut sebanyak 6.091.958 KPM menerima bantuan sembako yang disalurkan melalui Himbara. Sedangkan lewat PT Pos Indonesia sudah menyalurkan BPNT ke 783.253 KPM.
“Bantuan sembako triwulan keempat yang belum salur sebanyak 11.401.872 KPM,” ungkap Gus Ipul.
Selanjutnya, Gus Ipul menyebut, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada triwulan keempat ini sudah disalurkan kepada 9.407.384 KPM.
Baca Juga:7 Langkah Mudah Cek Nama Penerima Bansos 2025, Jangan Sampai Terlewat!Digitalisasi Penyaluran Bansos PKH dan BPNT, Mensos: yang Sebelumnya Tertutup Sekarang Terbuka
Masih melalui laman resmi Kementerian Sosial, Gus Ipul pun memastikan bahwa biaya salur dan petugasnya sudah dibiayai oleh pemerintah. Ia menekankan agar tidak ada pihak yang memotong jumlah bansos tersebut.
BPS Fokus Koreksi Data Tak Layak dan Tambahkan Penerima Baru
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memastikan data 3,5 juta KPM tidak layak akan diganti dengan penerima yang benar-benar memenuhi kriteria.
“BPS akan menelaah kembali data tersebut untuk digantikan oleh exclusion error, yaitu masyarakat yang sebenarnya layak menerima bantuan tetapi belum terdata,” ujar Amalia.
Proses ini disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi inclusion error (penerima tidak layak) dan meningkatkan ketepatan sasaran program bansos.
“BPS terus memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar menjadi acuan utama pemerintah dalam menyalurkan seluruh program bantuan sosial secara akurat dan berkeadilan,” tuturnya, dilansir dari laman Kementerian Sosial. (*)