Proses kajian itu menggandeng pakar berbagai bidang demi memastikan keputusan yang diambil objektif dan memenuhi prinsip hukum yang berlaku.
“Setelah seluruh pertimbangan difinalkan, Presiden memberikan persetujuan dan menandatangani keputusan rehabilitasi pada sore hari ini,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa proses administratif dan tindak lanjut keputusan akan berjalan mengikuti aturan perundang-undangan yang ada.
Baca Juga:Presiden Beri Rehabilitasi Tiga Eks Pejabat ASDP, Pemerintah Tegaskan Komitmen Keadilan HukumPresiden Prabowo Lantik Komisi Reformasi Polri, Ada Mahfud MD, Ini Daftar Lengkapnya
Pemerintah menilai bahwa pemulihan nama baik ini merupakan wujud keberpihakan negara pada keadilan yang tidak hanya bersandar pada prosedur, tetapi juga menimbang kebenaran materiil dan integritas proses hukum.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa negara tidak ragu melakukan koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam penegakan hukum, demi menjaga kepercayaan publik dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara. (*)