Jakarta, Berita86.com- Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, akademisi hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI untuk berdiskusi mengenai perkembangan dan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia.
Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.
Dalam forum diskusi tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan penjelasan mengenai langkah-langkah diplomasi yang telah ditempuh pemerintah, sekaligus mendengarkan berbagai masukan serta menjawab pertanyaan dari para tokoh yang hadir.
Presiden Prabowo, seperti dalam poin-poin yang ditulis Seskab Teddy Indra Wijaya di laman FB Setkab, menegaskan bahwa setiap diplomasi luar negeri yang ia lakukan selalu berorientasi pada pencapaian konkret dan manfaat langsung bagi bangsa Indonesia.
Baca Juga:Istana Tegaskan Isu Dua Pesawat Kenegaraan Tak Benar, Simak Penjelasan Seskab TeddyDialog Strategis: Presiden Prabowo Bertemu Tokoh Ormas Islam, Tokoh Agama, dan Pimpinan Pesantren
Hal itu, menurutnya, tercermin dari sejumlah capaian strategis yang berhasil diraih dalam satu tahun terakhir.
Beberapa capaian tersebut antara lain bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia seperti Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India.
Selain itu, Indonesia juga berhasil memperoleh penetapan tarif dagang nol persen di 27 negara Uni Eropa.
Di kawasan Timur Tengah, pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi, yang akan menjadi fasilitas khusus bagi jemaah haji Indonesia.
Presiden, sebagaimana dilansir dari rilis resmi Setkab, juga menyinggung peran Indonesia dalam sejarah perdamaian Palestina, dengan turut menandatangani perjanjian perdamaian yang diinisiasi Amerika Serikat.
Pascapenandatanganan perjanjian tersebut, jumlah konflik dan korban dilaporkan mengalami penurunan signifikan.
Selain memaparkan capaian diplomasi, Presiden Prabowo juga menjelaskan posisi Indonesia terkait keikutsertaan dalam Board of Peace.
Baca Juga:Rakornas Pemerintah Pusat–Daerah 2026, Presiden Prabowo Tegaskan Swasembada Pangan Pilar Utama BangsaPresiden Prabowo Tekankan Pentingnya Adaptasi Teknologi Global bagi Industri Penerbangan Indonesia
Ia menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut bersifat tidak tetap dan dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai kepentingan nasional.
Presiden menjelaskan bahwa dana sebesar USD 1 miliar yang dikaitkan dengan Board of Peace merupakan dana rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib.
Saat ini, Indonesia bergabung bersama tujuh negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan.
Negara-negara anggota, kata Presiden, memiliki pilihan untuk berkontribusi dana atau tidak.