Jakarta, Berita86.com- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa transformasi program transmigrasi harus menjadi instrumen strategis dalam pembangunan nasional.
Langkah ini dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata, dan berkeadilan, sekaligus menjawab tantangan global yang semakin kompleks.
Penegasan tersebut disampaikan AHY dalam Town Hall Meeting Transformasi Transmigrasi 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Baca Juga:OTT di KPP Madya Banjarmasin, KPK Tahan Kepala Kantor Terkait Dugaan Korupsi Restitusi PajakRetret Demokrat Jatim Jadi Ajang Konsolidasi dan Penguatan Peran Partai untuk Rakyat
Dalam forum tersebut, sebagaimana dilansir dari rilis resmi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan transmigrasi harus berjalan beriringan sebagai bagian dari strategi besar penguatan ketahanan nasional.
“Kami mengemban amanah untuk mengawal pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, terutama infrastruktur yang berdampak langsung terhadap ketahanan nasional, baik di bidang pangan, energi, dan air, maupun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,” ujar AHY.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai konektivitas fisik, tetapi juga menjadi fondasi pengembangan kawasan dan peningkatan produktivitas masyarakat, termasuk di wilayah transmigrasi.
Oleh karena itu, transformasi transmigrasi perlu dirancang secara komprehensif agar mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi harus berorientasi pada kepentingan rakyat.
Ia menekankan pentingnya memastikan setiap kebijakan dan program yang dijalankan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi harus bersifat pro-rakyat dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat,” tegasnya.
Baca Juga:Kerja Sama Indonesia-Australia: Prabowo dan Albanese Perkuat Kemitraan Strategis Indo-PasifikEks Menlu dan Wamenlu Apresiasi Presiden Prabowo soal Board of Peace: Realistis dan Bisa Menarik Diri
Town Hall Meeting Transformasi Transmigrasi 2026 ini menjadi momentum untuk menyamakan visi dan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendorong pembaruan kebijakan transmigrasi.
Pemerintah menargetkan kawasan transmigrasi tidak lagi dipandang sebatas program perpindahan penduduk, melainkan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan kewilayahan dan pemerataan ekonomi nasional.
Dalam kegiatan tersebut, Menko AHY turut didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Staf Khusus Menko Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Herzaky Mahendra Putra. (*)