Jakarta, Berita86.com- Setelah menuai banyak kritik dari masyarakat, KPK akhirnya mengembalikan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut ke dalam tahanan.
Pengembalian Gus Yaqut ke dalam tahanan atau ke penjara secara resmi dilakukan oleh KPK pada Selasa, 24 Maret 2026.
Sebelumnya, keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalihkan status penahanan Gus Yaqut menjadi tahanan rumah menuai gelombang kritik dari publik.
Baca Juga:Raibnya Gus Yaqut dari dari Tahanan KPK: Publik Bertanya-tanya, Ternyata Menikmati Lebaran di RumahKeputusan KPK Picu Polemik! Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Publik Soroti Rasa Keadilan
KPK sendiri mengonfirmasi bahwa status penahanan Gus Yaqut telah dialihkan menjadi tahanan rumah atau telah dipulangkan ke rumahnya sejak Kamis, 19 Maret 2026.
Pengalihan ini dilakukan berdasarkan permohonan dari pihak keluarga dan bersifat sementara.
Karena peralihan tahanan tersebut, Gus Yaqut pun bisa menikmati suasana lebaran bersama keluarganya di rumah.
Nah, kebijakan tersebut dinilai mencederai rasa keadilan karena dianggap memberikan perlakuan berbeda dibandingkan tahanan kasus korupsi lainnya.
Sorotan muncul lantaran pengalihan status itu disebut dilakukan atas dasar permohonan keluarga, bukan karena kondisi kesehatan yang mendesak.
Padahal, selama ini banyak tahanan lain tetap menjalani masa penahanan di rumah tahanan KPK tanpa mendapatkan kelonggaran serupa.
Sejumlah pengamat menilai langkah KPK berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Baca Juga:Lengkap Penjelasan KPK: Ini Konstruksi Perkara Kuota Haji yang Menjerat Eks Menag Gus YaqutTerungkap! Peran Kunci Gus Alex di Kasus Kuota Haji, Akhirnya Ditahan KPK
Pasalnya, lembaga antirasuah selama ini dikenal menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
“Publik bisa melihat adanya perlakuan khusus jika tidak ada alasan yang transparan dan objektif,” ujar salah satu warga di media sosial.
Ya, di media sosial, polemik ini juga ramai diperbincangkan. Banyak warganet mempertanyakan konsistensi KPK dalam menerapkan aturan penahanan terhadap para tersangka kasus korupsi.
Kondisi ini membuat publik semakin mendesak adanya transparansi agar kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum tetap terjaga.
Kasus ini pun menjadi ujian serius bagi KPK dalam menjaga integritas serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kesan tebang pilih di mata masyarakat.
Perlu diketahui, kasus yang menjerat Gus Yaqut sendiri berkaitan dengan dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024 yang tengah ditangani KPK.
Proses hukum disebut masih terus berjalan meski status penahanannya mengalami perubahan.