JAKARTA, Berita86.com- Pemerintah Indonesia menyampaikan duka mendalam atas wafatnya satu prajurit penjaga perdamaian Tanah Air serta tiga personel lainnya yang mengalami luka saat menjalankan misi di United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Insiden tersebut terjadi pada 29 Maret 2026, ketika posisi kontingen Indonesia di wilayah Adchit Al Qusayr terdampak serangan artileri tidak langsung.
Peristiwa ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan akibat aksi saling serang antara militer Israel dan kelompok bersenjata di wilayah selatan Lebanon.
Baca Juga:Waspada Bulgaria! Herdman Ultimatum Timnas Indonesia: 15 Menit Awal Jadi Penentu Nasib di FinalKunjungan Prabowo Subianto ke Jepang Disambut Haru, Siap Bawa Investasi Besar
Menanggapi kejadian ini, pemerintah Indonesia mengecam keras serangan tersebut dan mendesak dilakukannya investigasi yang menyeluruh serta terbuka untuk mengungkap penyebab pasti insiden.
Rasa kehilangan mendalam juga disertai penghormatan tinggi kepada prajurit yang gugur atas dedikasi dan pengabdiannya dalam menjaga perdamaian dunia.
Dilansir dari rilis resmi Kemlu pada Senin, 30 Maret 2026, pemerintah turut menyampaikan simpati kepada keluarga yang ditinggalkan, sekaligus berharap tiga personel yang terluka dapat segera pulih sepenuhnya.
Saat ini, Indonesia terus berkoordinasi dengan pihak UNIFIL guna memastikan proses pemulangan jenazah dapat dilakukan secepatnya.
Selain itu, perhatian penuh juga diberikan untuk menjamin penanganan medis terbaik bagi korban luka.
Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus dihormati sepenuhnya sesuai hukum internasional.
Segala bentuk ancaman terhadap personel misi perdamaian dinilai tidak dapat dibenarkan karena berpotensi mengganggu stabilitas global.
Baca Juga:Ada Rapat Penting di Hambalang! Seskab Teddy Ungkap Fokus Arahan Presiden PrabowoDunia Dilanda Krisis Pangan, tapi Indonesia Aman! Prabowo Ungkap Kekuatan Besar RI
Indonesia juga kembali mengutuk serangan yang terjadi di Lebanon selatan serta mengimbau semua pihak untuk menghormati kedaulatan wilayah, menghentikan aksi kekerasan terhadap warga sipil dan fasilitas umum, serta mengedepankan dialog sebagai jalan keluar dari konflik.
Hingga kini, pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi dan menjalin komunikasi intensif dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta pihak terkait lainnya guna memastikan keamanan seluruh personel di lapangan. (*)