Jakarta, Berita86.com– Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat besar bersama seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I kementerian/lembaga, hingga para direktur utama BUMN.
Kegiatan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 8 April 2026.
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dua kebijakan strategis yang menjadi sorotan, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan lonjakan harga bahan bakar penerbangan (avtur).
Menjelang musim haji Mei 2026, pemerintah memastikan kabar baik bagi masyarakat.
Di saat harga avtur dunia mengalami kenaikan, biaya penyelenggaraan ibadah haji justru tidak mengalami kenaikan.
Baca Juga:Stok Beras RI Tembus Rekor 4,6 Juta Ton, DPR-Kementan Gaspol Hadapi Ancaman El Nino dan Krisis GlobalIsu Jatuhkan Prabowo Mencuat! Fahri Hamzah Langsung Bereaksi; Jangan Beri Ruang!
Bahkan, Presiden mengungkapkan bahwa biaya haji tahun ini akan mengalami penurunan sekitar Rp2 juta per jamaah.
Tak hanya itu, waktu tunggu keberangkatan haji juga dipangkas signifikan.
Jika sebelumnya antrean bisa mencapai 48 tahun, kini ditargetkan maksimal hanya sekitar 26 tahun mulai tahun 2026.
Kenaikan harga avtur global sendiri berdampak besar pada biaya transportasi udara atau tiket pesawat jamaah haji Indonesia yang mencapai sekitar Rp1,77 triliun.
Namun, pemerintah memutuskan untuk menanggung tambahan biaya tersebut agar tidak membebani calon jamaah.
Sebagai bagian dari peningkatan layanan, pemerintah juga berencana membangun Kampung Haji Indonesia di Mekkah guna memberikan fasilitas yang lebih baik bagi jemaah.
Tambang di Kawasan Hutan Bakal Dievaluasi
Selain isu haji, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti aktivitas pertambangan di kawasan hutan.
Ia menginstruksikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan (IUP), khususnya yang berada di wilayah hutan lindung, hutan konservasi, taman nasional, hingga kawasan hutan lainnya.
Baca Juga:Prabowo Gaspol! 400 Ribu Rumah Rakyat Dikebut Tahun Ini, Lahan Negara Siap Disulap Jadi HunianIndonesia Berduka, Prabowo Tegas: Pengorbanan Ini Tak Akan Dilupakan!
Presiden menegaskan bahwa izin yang terbukti melanggar aturan harus dicabut dan dikembalikan ke negara.
Langkah ini dinilai sebagai upaya pemerintah dalam menertibkan pengelolaan sumber daya alam sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Sementara itu, usai mengikuti Rapat Kerja Pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya langsung meneruskan arahan-arahan Presiden bersama para Deputi di lingkungan Setkab.
Seskab Teddy menegaskan peran Sekretariat Kabinet sebagai “dapur” pemerintahan yang mengawal, memastikan, dan mengawasi pelaksanaan program prioritas agar berjalan optimal, cepat dan tepat sasaran.