BERITA86.COM- Usulan biaya haji 2024 sebesar Rp105 juta dinilai tak logis. Usulan dari pemerintah pusat melalui Kemenag itu pun ditolah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI.
Penolakan usulan biaya haji Rp105 juta ini disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba.
Pihaknya menilai kenaikan biaya haji untuk pelaksanaan haji 2024 ini tak masuk akal, bahkan tak memperhatikan aspek ekonomi masyarakat luas.
Baca Juga:Indonesia Dilumat Irak 5-1, Simak Respons Coach Shin Tae-yongPemain Pesib Dalam Kondisi Baik, Termasuk Zalnando yang Menjalani Operasi Angkat Pen di Kaki
“PKS menolak kenaikan yang gila-gilaan seperti itu karena tidak memperhatikan suasana masyarakat sekarang,” kata Iskan Qolba kepada media di Jakarta, Kamis 16 November 2023.
“Kan masih El Nino dan harga beras yang naik dan menurut saya tidak wajar ya,” sambung Iskan Qolba.
Masih kata Iskan Qolba, saat pelaksanaan ibadah haji tahun 2023, biaya haji yang dipatok Rp90 juta sudah membuat masyarakat mengeluh. Padahal, jika merujuk pada kurs Dolar AS, seharusnya kenaikan biaya haji hanya 3 persen.
“Tahun lalu saja sudah sangat tinggi naiknya. Kalau saya lihat komponen yang naik itu kan cuma Dolar ya sekitar 3 persen, tetapi kenaikan itu hampir mendekati 15 persen lebih, kan tidak layak,” terangnya.
Ia menjelaskan, tingginya biaya haji bukan karena adanya kenaikan harga-harga di pasaran, melainkan adanya tanggungan biaya tunda haji karena pandemi yang harus ditutupi BPIH.
“Saya analisa bukan karena harga naik, tapi adanya pengelolaan dana haji yang tunda defisit (tahun lalu). Ini tidak logis dalam waktu singkat kenaikannya tinggi,” tandasnya.
Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Wisnu Wijaya, mengatajan biaya tersebut bisa ditekan dengan sejumlah alternatif yang bisa dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kemenag.
Baca Juga:Meminta Maaf pada Orang Tua yang Sudah Meninggal Dunia, Bagaimana Caranya? Simak PenjelasannyaAsrama Haji Cipondoh Banten Diharapkan Bisa Digunakan Penuh pada Haji 2024
“Kami memandang bahwa usulan tersebut masih bisa turun dengan cara melakukan efisiensi pada sejumlah komponen,” terangnya dalam keterangan resmi, Kamis 16 November 2023.
“(Efisiensi) seperti menekan biaya penerbangan, mengubah pola permakanan/konsumsi, khidmatul masyair, pemangkasan durasi haji, serta dengan menghapus sejumlah komponen yang tidak relevan,” sambung Wisnu.
Pertama, Wisnu yang juga Anggota Panja BPIH, mendesak agar layanan penerbangan haji dibuka seluas-luasnya bagi seluruh maskapai.