“Layanan penerbangan perlu dibuka untuk semua maskapai sehingga nantinya ada kompetisi yang bisa menghasilkan harga bersaing,” jelasnya.
“Sekaligus bisa memberi lebih banyak opsi atau tawaran bagi kita untuk memilih layanan yang lebih menjanjikan dan berkualitas. Pasalnya komponen penerbangan ini menjadi salah satu penyumbang biaya tinggi terhadap BPIH,” sambung Wisnu.
Kedua, terkait pola permakanan atau konsumsi. Ia meminta agar opsi untuk mengubah pola permakanan dengan pemberian uang tunai kepada jamaah sebagai kompensasi biaya makan bagi jamaah perlu dipertimbangkan serius.
Baca Juga:Indonesia Dilumat Irak 5-1, Simak Respons Coach Shin Tae-yongPemain Pesib Dalam Kondisi Baik, Termasuk Zalnando yang Menjalani Operasi Angkat Pen di Kaki
Selain untuk menghindari makanan katering yang terbuang mubazir, juga akan lebih hemat dan lebih leluasa bagi para jamaah haji karena mereka akan menyiapkan sendiri lauk pauk yang sesuai dengan selera dan lidah jamaah.
Di sisi lain juga memberikan multiplier effect keekonomian bagi usaha mikro kecil di tanah air. Wisnu menambahkan, jika memang terpaksa harus menggunakan layanan katering di sana, pihaknya meminta agar dilakukan ‘open tender’ katering yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Panja BPIH.
Ketiga, menyingkat durasi haji dari 40 hari menjadi 35 sampai 30 hari. Wisnu menilai hal itu dapat menekan pengeluaran dari komponen perhotelan, konsumsi, transportasi dan biaya hidup hingga ratusan miliar.
Selain itu, Wisnu menilai pemanfaatan bandara lama dan baru di Jeddah Arab Saudi perlu dimaksimalkan sehingga durasi pengangkutan jemaah lebih banyak hingga tidak menelan waktu hingga lebih dari 25 hari.
“Termasuk bandara alternatif di Thaif, Qasim, dan Yanbu. Hal ini tentu akan mendapatkan sambutan yang positif bagi Arab Saudi yang sedang menggalakkan wisatanya,” ujarnya.
“Meski begitu, usul ini sesungguhnya bisa terlaksana sepanjang ada negosiasi yang sungguh-sungguh dari pemerintah dengan para pihak pemegang kebijakan di Arab Saudi, khususnya GACA,” lanjutnya.
Keempat, terkait komponen khidmatul masyair. Wisnu mengatakan, KPK Saudi, Nazaha, telah menyerahkan hasil investigasinya terkait kekacauan yang mewarnai puncak haji di Armuzna.
Baca Juga:Meminta Maaf pada Orang Tua yang Sudah Meninggal Dunia, Bagaimana Caranya? Simak PenjelasannyaAsrama Haji Cipondoh Banten Diharapkan Bisa Digunakan Penuh pada Haji 2024
Tingginya biaya layanan masyair yang dibebankan saat itu, menurutnya, tidak sebanding dengan layanan yang diberikan kepada jamaah.
“Berkaca dari buruknya layanan masyair tahun lalu, sesungguhnya ironis jika pengelola layanan tersebut mendapat penghargaan dari Arab Saudi,” bebernya.