Warga Bergerak Lawan Pencopotan Atribut Ganjar, Ramai-ramai Ikhlaskan Rumahnya untuk Baliho Ganjar

untuk ganjar
Warga ikhlas rumahnya dipasangi atribut capres Ganjar Pranowo/Ist.
0 Komentar

Dari pantauan sosmed, warga yang mengunggah foto dan video berasal dari berbagai daerah. Diantaranya dari Cilincing Jakarta Utara dan Cengkareng Jakarta Barat. Ada juga dari Kota Baru Kalimantan Selatan.

Banyak juga warga dari sejumlah daerah di Jawa Barat. Yakni Kuningan, Cirebon, Ciamis, Karawang, dan Tasikmalaya.

Selain itu ada juga Jawa Tengah seperti Pati dan Pemalang,. Juga Tuban dan Pasuruan Jawa Timur.

Baca Juga:Sudah Ditetapkan, Inilah 14 Embarkasi dan Kuota Haji 2024Ganjar Singgung Putusan MKMK, Gelisah soal Demokrasi dan Hukum di Indonesia saat Ini

Sebelumnya, baliho Ganjar-Mahfud banyak dicopot oleh pihak tertentu di sejumlah daerah di Indonesia. Termasuk jelang kedatangan Ganjar di Pematang Siantar, Sumut.

Hal ini memantik reaksi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyayangkan aksi pencopotan tersebut.

Todung menyebut, aksi tersebut membuat banyak pihak marah. Sebab, aksi dari aparatur negara tersebut mencederai demokrasi.

“Begitu banyak kejadian yang mencederai proses demokrasi, Kami sangat kesal dan marah,” kata Todung di Jakarta, Sabtu (11/11/2023).

Todung mempertanyakan, dari sekian banyak baliho bakal pasangan capres-cawapres, mengapa yang disasar adalah milik Ganjar-Mahfud.

Karenanya, Todung mengajak semua elemen masyarakat untuk turut mengawasi.

“Kita harus terus menerus berteriak soal netralitas aparat,” ujarnya.

Adapun pihaknya akan meluncurkan pos pengaduan dan mengundang semua pihak untuk melapor ke ‘call center’ netralitas aparat negara dalam waktu dekat.

Todung mengimbau pejabat dan aparat pemerintahan untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu.

Baca Juga:Salut Suporter Indonesia di Piala Dunia U-17: Datang Bersih, Pulang BersihPiala Dunia U-17: Kerja Keras Kunci Garuda Muda Raih Poin Perdana

“Ujung tindakan ketidaknetralan aparat pasti nantinya akan bermuara ke sengketa pemilu. Kalau pemilu ini cacat maka legitimasi hasil pemenang pemilu tidak akan diperoleh,” jelas Todung. (*)

0 Komentar