BERITA86.COM- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Rini Widyantini menemui Wapres Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 23 April 2025.
Pada pertemuan tersebut, Menteri PANRB Rini Widyantini melaporkan capaian reformasi birokrasi serta Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN).
Perlu diketahui, Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka juga adalah Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN).
Baca Juga:Urusan Gol Persib Musim Ini: Tak Tergantung Ujung TombakPendaftaran Ujian Masuk PTKIN Dibuka, Ini Cara Daftar, Jadwal, dan Pilihan Kampusnya
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan reformasi birokrasi Indonesia bergerak dari sistem berbasis aturan menuju tata kelola dinamis, menuju birokrasi kelas dunia tahun 2045 melalui GDRBN 2025–2045 sebagai peta jalan Indonesia Emas.
“Pertemuan hari ini menjadi momen penting untuk menyelaraskan langkah, memastikan bahwa reformasi birokrasi tidak berhenti pada aspek prosedural, tetapi menghasilkan outcome yang dapat dirasakan oleh rakyat,” ungkap Menteri Rini.
Masih menurutnya, capaian reformasi birokrasi menunjukkan tren positif selama 10 tahun terakhir, mencerminkan peningkatan tata kelola dan pelayanan publik di kementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota.
Dikatakan, reformasi birokrasi berhasil mendorong efisiensi anggaran, pelayanan publik prima, dan pemberantasan korupsi.
Terkait arah reformasi birokrasi ke depan, Menteri Rini menjelaskan GDRBN 2025–2045 dirancang untuk mendukung RPJMN 2024-2029 yang merupakan terjemahan dari Asta Cita dengan visi birokrasi kelas dunia.
Reformasi dilakukan bertahap hingga 2045 melalui transformasi digital pemerintah, penguatan kolaborasi, dan tata kelola adaptif berbasis manusia dan inklusif.
Prioritas reformasi birokrasi Tematik 2025–2029 akan tetap fokus pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengelolaan sumber daya.
Baca Juga:5 Laga Sisa Persib adalah Final: Para Pemain Bertekad Kunci Gelar Juara BRI Liga 1 2024/2025INI JADWAL BARU PERSIB: Usai Kalahkan Bali United, Kini Bersiap Hadapi PSS Sleman
Serta, percepatan program prioritas Presiden, didukung transformasi digital pemerintah untuk pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berdampak luas.
Program reformasi birokrasi juga akan difokuskan pada enam area utama. Yaitu, penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), percepatan reformasi manajemen ASN, pembangunan pemerintahan digital.
Selanjutnya, transformasi pelayanan publik agar makin responsif dan berdampak; progres penataan kelembagaan dalam kabinet merah putih, serta perumusan kebijakan kelembagaan dan tata laksana yang adaptif terhadap tantangan masa depan.
Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan, salah satu fokus area reformasi birokrasi adalah pembangunan pemerintahan digital.