“Orang tuanya miskin, anaknya tidak boleh miskin. Artinya ini harus putus, anak ini harus dibimbing oleh negara,” sambung Agus Jabo.
Agus Jabo juga menanggapi pertanyaan soal potensi korupsi dalam penyelenggaraan program Sekolah Rakyat.
Dia menegaskan Kemensos sudah menyiapkan sistem pengawasan yang ketat.
“Kita sudah membentuk tim pengendali dan tim pengawasan Sekolah Rakyat untuk mengawasi sarana prasarananya, proses belajar mengajarnya, kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekolah itu,” katanya.
Baca Juga:Kemensos Tambah 59 Sekolah Rakyat, Beroperasi Bulan September 2025Pesan Tegas dari Mensos: Tiga Hal Ini Tak Boleh Terjadi di Sekolah Rakyat
“Setiap keputusan pun dikawal bersama lembaga hukum. Semua dibuat seterang benderangnya. Tidak boleh ada keinginan untuk mengambil sesuatu dari Sekolah Rakyat,” ujar Agus Jabo.
Selain memutus rantai kemiskinan, Agus Jabo mengatakan Sekolah Rakyat juga membuka banyak lapangan pekerjaan.
Dari 165 sekolah rintisan yang berjalan, telah direkrut lebih dari 2.400 guru, serta 4.442 tenaga pendidik.
“Kalau nanti semua kabupaten/kota punya Sekolah Rakyat, bayangkan berapa banyak lapangan kerja yang tercipta. Bukan hanya guru, tetapi juga tenaga masak, logistik, hingga petugas kebersihan,” tutup Wamensos Agus Jabo, dilansir dari laman resmi Kementerian Sosial. (*)