Jakarta, Berita86.com- Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan proses pemutakhiran data penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni agar bantuan disalurkan secara tepat sasaran kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desil 1–4 DTSEN mulai Jumat (17/10/2025).
Pemutakhiran data dilakukan oleh petugas kabupaten/kota, pendamping daerah, Dinas Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Dalam waktu seminggu lebih, kami telah menerima hasil pemutakhiran dari daerah. Dari total 18,7 juta KPM baru, sebanyak 13,7 juta telah diverifikasi, dan 10,2 juta di antaranya dinyatakan layak menerima BLTS,” ujar Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Baca Juga:Mensos Dorong Pemda Awasi Penyaluran BLTS Rp30 Triliun agar Tepat SasaranGus Ipul Tinjau Penyaluran Bansos di Bandung, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
Menurutnya, sekitar 3,5 juta KPM dinyatakan tidak layak menerima bantuan, dan data tersebut akan diserahkan kembali ke BPS untuk dilakukan perangkingan desil, serta verifikasi dan validasi ulang.
“Setelah selesai dari BPS, hasilnya akan menjadi pedoman utama dalam penyaluran bantuan,” jelasnya.
BLTS Diperluas untuk 18 Juta KPM Baru
Gus Ipul menjelaskan, selain 16 juta KPM reguler yang sudah rutin menerima PKH dan sembako, terdapat 18,7 juta KPM baru yang akan mendapatkan BLTS tambahan.
“Kalau yang reguler itu sifatnya penebalan, sedangkan 18 juta KPM baru merupakan perluasan jangkauan bantuan sosial agar lebih banyak masyarakat terbantu,” katanya.
Hingga triwulan IV tahun ini, Kementerian Sosial telah menyalurkan PKH dan sembako kepada 14 juta KPM reguler.
Dalam minggu yang sama, penyaluran untuk 14 juta KPM baru penerima BLTS juga akan dilakukan melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
“Khusus untuk PT Pos, penyaluran akan dimulai akhir minggu ini atau awal minggu depan. Saat ini sedang dilakukan konsolidasi data sekitar 700 ribu penerima,” tambah Gus Ipul.
BPS Fokus Koreksi Data Tak Layak dan Tambahkan Penerima Baru
Baca Juga:BLT Rp900 Ribu Cair Tepat Satu Tahun Prabowo-Gibran, Siapa Saja yang Masuk Kriteria Penerima?Digitalisasi Penyaluran Bansos PKH dan BPNT, Mensos: yang Sebelumnya Tertutup Sekarang Terbuka
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memastikan data 3,5 juta KPM tidak layak akan diganti dengan penerima yang benar-benar memenuhi kriteria.
“BPS akan menelaah kembali data tersebut untuk digantikan oleh exclusion error, yaitu masyarakat yang sebenarnya layak menerima bantuan tetapi belum terdata,” ujar Amalia.