JAKARTA, Berita86.com- Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi membentuk lima Kelompok Kerja (Pokja) sebagai langkah percepatan pelaksanaan program lintas kementerian/lembaga.
Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi MBG Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa keberadaan pokja sangat krusial untuk merespons berbagai tantangan penyelenggaraan MBG.
“Pembentukan pokja-pokja ini penting agar persoalan teknis maupun koordinasi lintas K/L bisa segera diselesaikan,” ujarnya dalam rapat yang digelar di kantor BGN, Jumat, 14 November 2025.
Baca Juga:Program MBG: Kepala BGN Tegaskan Komitmen Pembayaran Gaji bagi SPPI Batch III, Tenaga Ahli Gizi, dan AkuntanBGN Luruskan Isu Insentif Rp5 Juta untuk Pembuat Konten Program MBG, Katanya Guyonan
Rapat tersebut dihadiri perwakilan tiga kementerian koordinator serta 13 kementerian/lembaga yang tergabung dalam Tim Koordinasi Kabinet Merah Putih.
Dalam pembukaan rapat, Nanik menyampaikan harapannya agar soliditas tim terus menguat.
“Kami mengundang Bapak-Ibu ke kantor BGN yang masih sederhana ini. Semoga ke depan kita bisa bekerja semakin kompak,” ujarnya.
Pokja Pasokan Bahan Baku Jadi Sorotan Utama
Dari lima pokja yang dibentuk, Pokja Pasokan Bahan Baku Pangan menjadi perhatian besar.
Hal ini karena beroperasinya 14.773 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah telah meningkatkan kebutuhan bahan pangan secara drastis.
Dilansir dari laman resmi BGN, setiap SPPG harus memenuhi kebutuhan makan 3.000—3.500 penerima manfaat setiap hari.
Peningkatan permintaan ini mulai mendorong kenaikan harga komoditas seperti sayuran, telur, dan daging ayam, yang berpotensi memicu inflasi pangan.
Baca Juga:BGN dan Muhammadiyah Kolaborasi Bangun 105 Fasilitas Gizi Baru di Tahap Kedua Program MBGBGN Tegaskan Dapur Program MBG Harus Jauh dari TPA dan Kandang Hewan
Selain itu, musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang segera tiba turut mempengaruhi tingginya permintaan bahan pangan, disusul bulan Ramadan dan Idulfitri pada tahun mendatang.
Nanik berharap Pokja Pasokan Bahan Baku bisa melakukan langkah-langkah antisipatif agar lonjakan permintaan tidak berdampak pada stabilitas harga.
Sebagai upaya jangka panjang, BPI Danantara menyiapkan anggaran Rp20 triliun untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi di seluruh Indonesia.
Proyek ini mulai berjalan Januari 2026 dan ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak.
Namun karena program tersebut membutuhkan waktu, pemerintah menyiapkan solusi jangka pendek.
Di antaranya menggandeng TNI, Kementerian Koperasi, serta koordinasi dengan Mendagri Tito Karnavian untuk mendorong penerbitan peraturan daerah yang mengaktifkan pemanfaatan lahan kosong untuk produksi pangan.