Sebagai langkah jangka panjang, Mentan Amran menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memperkuat industri perunggasan nasional.
Pemerintah berencana membangun pabrik pakan dan fasilitas produksi DOC milik negara melalui Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi, guna memperkuat rantai industri dari hulu hingga hilir serta menjaga biaya produksi tetap sehat dan berpihak pada peternak rakyat.
“Kalau dikelola negara, direkturnya dapat dicopot kapan saja kalau tidak berpihak pada rakyat,” kata Amran.
Baca Juga:Sektor Pertanian Nasional Harus Perkuat Ekosistem Haji, Wamentan: Produk RI Harus Hadir di Tanah SuciUsai Jatuh Pingsan, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Dapat Telepon dari Presiden Prabowo
Penegasan pengendalian harga juga berlaku untuk komoditas daging sapi, termasuk terhadap importir sapi bakalan.
Pemerintah telah menerbitkan izin impor sekitar 700 ribu ekor sapi untuk kebutuhan satu tahun, dengan pasokan nasional yang dinilai sangat mencukupi.
Pemerintah menegaskan tidak akan mentoleransi praktik kenaikan harga yang tidak wajar.
“Saat ini harga daging masih di bawah HPP. HPP berada di angka Rp56.000 per kilogram, sementara harga di pasar sekitar Rp55.000. Kami akan cek dan pasti ketemu siapa yang bermain,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Komjen Pol Yuda Gustawan, menyatakan Polri siap bersinergi penuh dengan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, serta kementerian dan lembaga terkait dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri.
“Kami memandang stabilitas pasokan dan harga pangan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jika terjadi penyimpangan distribusi, penimbunan, atau permainan harga, dampaknya bisa langsung mengganggu harkamtibmas. Karena itu, Polri akan bertindak tegas,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengawasan dan penindakan dilakukan demi melindungi masyarakat dan peternak rakyat.
Baca Juga:Tugas Kemanusiaan Berujung Duka, Dua Personel Polres Cimahi Gugur Ditabrak Truk TNIBoleh atau Tak Boleh Korban TPPO Dipidana? Simak Penjelasan Wakapolri
“Negara tidak boleh kalah. Ketika harga dan pasokan pangan terganggu, masyarakat akan resah. Oleh karena itu, Polri siap mengawal kebijakan pemerintah agar stabilitas pangan tetap terjaga,” pungkasnya, dilansir dari laman resmi Kementerian Pertanian. (*)