PAPUA, Berita86.com– Ketua Komite III DPD RI, Dr Filep Wamafma menegaskan pemerintah wajib mengambil langkah kebijakan yang konkret terhadap kondisi pendidikan di tanah Papua.
Pasalnya, data Kemendikdasmen pada 2024 lalu menyebutkan, sebanyak lebih dari 30.000 siswa jenjang SD hingga SMA di tanah Papua mengalami putus sekolah.
Berdasarkan data Kemendikdasmen, pada 2024 terdapat 30.926 siswa di tanah Papua baik SD, SMP maupun SMA mengalami putus sekolah.
Baca Juga:DPD Dapil Jabar Salurkan Bantuan Kebutuhan Pokok dan Uang Rp50 Juta untuk Korban Longsor Bandung BaratKemenag Salurkan Beasiswa Rp1,2 Miliar untuk 47 Mahasiswa Asli Papua
Rinciannya 7.189 siswa di Provinsi Papua, 4.618 siswa di Provinsi Papua Barat, 7.057 siswa di Provinsi Papua Selatan, 5.543 siswa di Provinsi Papua Tengah, 2.305 siswa di Provinsi Papua Pegunungan dan 4.214 siswa di Provinsi Papua Barat Daya.
Menurutnya, pemerintah sudah semestinya melakukan pembaruan dan verifikasi data pendidikan agar akurat sesuai fakta di lapangan sehingga dapat menjadi kunci sinkronisasi kebijakan yang tepat.
“Akurasi dan validitas data pendidikan yang dimiliki Kemendikdasmen sangat penting untuk mewakili kondisi rill di daerah. Akurat maknanya data termasuk yang berupa angka sebagai referensi kebijakan ini mendekati kondisi faktual di lapangan,” ujar Filep dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).
“Dan validitas data mewakili tentang ketepatan sasaran yakni indikator ukur sesuai dengan kebutuhan persoalan pendidikan di tanah Papua,” sambungnya.
Adanya data yang relevan, lanjut Filep, menjadi referensi perencanaan kebijakan untuk menjawab problem pendidikan di tanah Papua.
Ia mengatakan solusi konkret dan segera sangat penting untuk mengatasi beban biaya studi, kekurangan sarana-prasarana, dan kekurangan tenaga guru.
“Pemerintah daerah melalui dinas-dinas teknis terkait harus memastikan bahwa anak-anak putus sekolah itu mendapat perhatian langsung dan menjamin bahwa ke depan setiap saatnya tidak ada lagi anak-anak Papua, anak-anak kita yang putus sekolah akibat ketidakmampuan ekonomi,” sambung senator yang akrab disapa Pace Jas Merah itu.
Baca Juga:Ini Profil Putra Papua Irjen Jhonny Edison Isir: Eks Ajudan Jokowi Kini Dipercaya Jadi Kadiv Humas PolriResmikan 1.072 SPPG, Presiden Prabowo: Pemenuhan Gizi Fondasi Peradaban Bangsa
Lebih lanjut, Filep menekankan pentingnya peran sekolah, terutama operator dalam upaya pembaruan data pendidikan, termasuk dukungan dari orang tua melalui Komite Sekolah.
Pasalnya, kebijakan terkait penetapan beasiswa mengacu pada sinkronisasi Dapodik dengan DTSEN yang terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Pemetaan Potensi Pembangunan Keluarga (P3KE).