Isu kesehatan turut menjadi perhatian utama. Dengan mayoritas jemaah terdiri dari lansia, penyandang disabilitas, serta penderita komorbid, Agita menekankan pentingnya penguatan tenaga kesehatan.
Selain itu, percepatan distribusi vaksin—terutama vaksin polio—dinilai krusial untuk memastikan perlindungan maksimal bagi jemaah.
“Kesiapan kesehatan adalah kunci utama. Jangan sampai pelayanan tidak optimal karena kekurangan tenaga medis,” tegasnya.
Baca Juga:DPD Dapil Jabar Salurkan Bantuan Kebutuhan Pokok dan Uang Rp50 Juta untuk Korban Longsor Bandung BaratDPD RI Serap Masukan Revisi UU Sisdiknas di Yogyakarta
Agita juga mengapresiasi kebijakan afirmatif yang mengalokasikan 30 persen pembimbing ibadah haji bagi perempuan sebagai bagian dari program haji ramah perempuan.
Di sisi lain, peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dinilai semakin strategis dalam pembinaan manasik, pendampingan jemaah lansia, serta peningkatan literasi ibadah, meskipun masih menghadapi keterbatasan pendanaan.
Menutup kegiatan reses, Agita menegaskan bahwa seluruh masukan dan temuan dari Jawa Barat akan dirangkum sebagai bahan pengawasan DPD RI.
Ia memastikan pihaknya akan menyampaikan berbagai isu krusial tersebut kepada pemerintah pusat, guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 berjalan lebih tertib, adil, dan memberikan pelayanan optimal bagi seluruh jemaah Indonesia. (*)