Jakarta, Berita86.com- Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam merealisasikan program tiga juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut dinilai strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah (Pemda).
Baca Juga:Mendagri Tito Resmikan 1.300 Huntara di Sumatera, Percepat Relokasi Pengungsi ke Hunian Lebih LayakMendagri Apresiasi KKP Kirim 1.142 Taruna Bantu Penanganan Bencana di Sumatera
Ia meminta seluruh kepala daerah agar mampu menangkap peluang dari program tersebut demi membantu masyarakat di wilayah masing-masing.
“Program ini sangat strategis untuk kesejahteraan rakyat. Saya minta kepala daerah dapat memanfaatkan peluang ini secara maksimal,” ujar Tito.
Menurutnya, program tiga juta rumah merupakan inisiatif bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain memperluas akses kepemilikan rumah, program ini juga bertujuan menghadirkan hunian dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Tito menekankan, kebijakan tersebut harus dimaksimalkan oleh Pemda agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
Ia juga meminta daerah untuk melakukan sosialisasi secara masif agar masyarakat mengetahui dan memanfaatkan program tersebut.
Baca Juga:Ambisi Itu Terwujud! Persija Menang di Ternate, Kandaskan Tuan Rumah Malut UnitedTragedi Terra Drone: Mendagri Instruksikan Evaluasi Nasional Sistem Pencegahan Kebakaran
Selain itu, Pemda didorong untuk mengoptimalkan peran Mal Pelayanan Publik (MPP), khususnya dalam memberikan layanan perizinan terkait PBG dan BPHTB.
Keberadaan MPP dinilai penting untuk memangkas birokrasi dan mempercepat proses pelayanan.
“Daerah yang MPP-nya belum optimal akan menghambat realisasi program ini, karena masyarakat harus melalui proses perizinan yang panjang,” jelasnya.
Ia kembali menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program tersebut.
Dengan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah, diharapkan persoalan perumahan di berbagai wilayah dapat segera teratasi.
“Ini adalah program bersama. Saya minta seluruh kepala daerah benar-benar mendukung agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara nyata,” pungkas Tito Karnavian, dilansir dari akun resmi Tito Karnavian, Kamis 26 Februari 2026. (*)