Jakarta, Berita86.com– Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan bahwa insentif sebesar Rp6 juta per hari yang diterima mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi (MBG) bukan merupakan keuntungan bersih, melainkan pembayaran atas kesiapan fasilitas layanan.
Dalam rilis resmi BGN yang dikutip pada Kamis, 26 Februari 2026, disebutkan bahwa mitra SPPG dipilih melalui proses seleksi ketat dan wajib memiliki kesiapan modal awal berkisar antara Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar.
Skema pembiayaan yang diterapkan mengedepankan prinsip availability payment atau pembayaran atas kesiapan layanan.
Baca Juga:Prabowo: Hasil Efisiensi Rp300 Triliun Kita Gunakan untuk Program-program Produktif, Salah Satunya MBGProgram MBG: Penempatan Kepala SPPG Merupakan Kewenangan BGN
“Pembayaran Rp6 juta per hari bukan dihitung per porsi makanan, melainkan sebagai kompensasi atas kesiapan fasilitas seperti dapur, peralatan, tenaga kerja, utilitas, hingga pemenuhan standar higienitas,” demikian keterangan dalam rilis tersebut.
Pembayaran tersebut tetap diberikan termasuk pada hari libur sebagai bentuk standby readiness atau kesiapan operasional berkelanjutan.
Namun demikian, angka tersebut ditegaskan sebagai pendapatan kotor, bukan laba bersih.
Mitra tetap menanggung berbagai komponen biaya, mulai dari investasi awal, operasional harian, hingga perawatan fasilitas.
Selain itu, terdapat risiko evaluasi kontrak tahunan yang memungkinkan kerja sama tidak diperpanjang apabila standar tidak terpenuhi.
Dalam skema ini, dana untuk bahan baku makanan dikelola secara terpisah melalui sistem Virtual Account dengan prinsip at-cost. Artinya, tidak terdapat margin keuntungan pada komponen penyediaan makanan.
Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pemerintah tidak membangun seluruh fasilitas secara mandiri karena kebutuhan anggaran awal yang sangat besar.
Baca Juga:Di Baturraden, Menko Pangan Dorong Penguatan Susu Nasional untuk Sukseskan Program MBGMBG Dibagikan saat Siswa Libur, Waka BGN: SPPG Tak Memaksa, Jangan Dipelintir
Jika pembangunan dilakukan sendiri, diperlukan belanja modal hingga puluhan triliun rupiah untuk membangun ribuan fasilitas secara serentak.
“Melalui skema kemitraan, pembangunan dapat dipercepat, risiko operasional dialihkan kepada mitra, dan APBN tidak terbebani investasi besar di awal,” tulis rilis tersebut.
Program MBG dirancang dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, dengan tujuan utama memastikan pemenuhan gizi anak Indonesia tetap menjadi prioritas utama.
Program MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Program MBG menyasar anak-anak usia sekolah dari SD sampai SMA dan lansia serta ibu hamil dan menyusui. (*)