JAKARTA, Berita86.com- Pemerintah terus memperkuat daya tahan fiskal nasional di tengah tekanan ekonomi global, khususnya akibat lonjakan harga energi dan komoditas.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mempertahankan defisit APBN tetap di bawah 3 persen.
Baca Juga:Menko Airlangga: Ekonomi Indonesia Tangguh di Tengah Gejolak Global, Investasi Serap 2,7 Juta Tenaga KerjaMenko Airlangga Terima Sekjen CPOPC, Perkuat Sinergi Hadapi Tantangan Global Sawit
Hal tersebut telah dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden Prabowo Subianto serta dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait, Kamis, 19 Maret 2026.
Menurutnya, efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan fiskal tersebut.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menghadapi potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas global.
Salah satu strategi yang ditempuh adalah meningkatkan produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Selain itu, pemerintah tengah mengkaji penyesuaian kebijakan pajak ekspor batu bara guna mengoptimalkan penerimaan negara, terutama di tengah tren harga komoditas yang terus meningkat.
Pada sektor energi, transformasi juga terus didorong. Pemerintah mempercepat konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi dan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Program ini akan dijalankan oleh Badan Pengelola Investasi Danantara.
Menariknya, pemerintah juga mulai mempertimbangkan kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home (WFH) selama satu hari dalam lima hari kerja.
Baca Juga:Prabowo Salat Idul Fitri Bareng Korban Banjir Aceh, Ketua DPD: Negara Hadir saat Rakyat TerlukaKasatgas Tito Ungkap Bantuan Rp72,75 M untuk Tradisi Meugang di Aceh: Kearifan Lokal di Momentum Idul Fitri
Kebijakan ini dinilai mampu menekan konsumsi BBM secara signifikan, terutama dari sisi mobilitas harian.
Penghematan bahan bakar dari skema tersebut diperkirakan bisa mencapai sekitar seperlima dari penggunaan normal.
Saat ini, pemerintah masih mematangkan aspek teknis penerapan kebijakan WFH tersebut.
Rencananya, kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta serta pemerintah daerah.
Masih dilansir dari rilis resmi Kementerian Perekonomian, implementasi atau realisasi kebijakan WFH dijadwalkan mulai dipertimbangkan setelah Hari Raya Idul Fitri 2026, meskipun waktu pasti pelaksanaannya masih akan disesuaikan dengan kondisi global, termasuk perkembangan harga minyak dan situasi geopolitik.