JAKARTA, Berita86.com– Pernyataan dari peneliti senior Saiful Mujani tengah menjadi sorotan di media sosial setelah menyinggung adanya wacana menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto di luar mekanisme resmi.
Ucapan tersebut memicu berbagai tanggapan, termasuk dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang juga Wakil Menteri PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman), Fahri Hamzah.
Menanggapi hal itu, Fahri menegaskan bahwa dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, tindakan yang melanggar konstitusi tidak boleh dibiarkan berkembang dalam sistem demokrasi Indonesia.
Baca Juga:Prabowo Gaspol! 400 Ribu Rumah Rakyat Dikebut Tahun Ini, Lahan Negara Siap Disulap Jadi HunianGuncang Asia! Prabowo Bawa Pulang Komitmen Rp575 Triliun, Sinyal Kuat Ekonomi RI Melonjak
Ia mengingatkan pentingnya menjaga jalur demokrasi tetap berada dalam koridor hukum.
Menurutnya, membuka ruang bagi langkah-langkah di luar konstitusi justru dapat menimbulkan risiko besar bagi stabilitas negara.
“Kita menyarankan agar kita berbicara dalam konsep demokrasi konstitusional. Jangan kasih izin dan ruang kepada tindakan inkonstitusional. Sebab itu nanti berbahaya,” terang Fahri saat diwawancara media usai mengikuti rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 6 April 2026.
Selain itu, Fahri juga menilai bahwa kritik terhadap pemerintahan seharusnya tidak hanya diarahkan kepada Presiden saja.
Ia menjelaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki pembagian kekuasaan yang mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang semuanya memiliki tanggung jawab terhadap publik.
Fahri pun mengingatkan bahwa jika narasi terkait langkah inkonstitusional terus berkembang, hal tersebut berpotensi mengganggu proses penguatan demokrasi yang saat ini tengah dibangun.
Di akhir pernyataannya, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi.
Baca Juga:3 Prajurit Gugur, RI Desak Dunia Evaluasi Keamanan Pasukan PerdamaianBahlil Beberkan Hasil Rapat dengan Prabowo, 13 Proyek Hilirisasi Rp239 Triliun Siap Dieksekusi
Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa kebijakan yang diambil Presiden saat ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas. (*)