JAKARTA, Berita86.com- Program bantuan sosial atau bansos masih berjalan, termasuk di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Bansos yang disalurkan ke seluruh Indonesia kepada masyarakat yang memenuhi syarat yang ditentukan, di bawah kendali Kementerian Sosial.
Nah, mengenai perkembangan bansos 2025, Menteri Sosial Saifullah Yusuf baru saja menghadap Presiden Prabowo bersama Menteri Keuangan untuk melaporkan Program Prioritas Presiden di Istana Merdeka, Jumat (19/9/2025).
Baca Juga:Kata Menteri Agama: MBG Bikin Santri Belajar Lebih SemangatSetelah Kalah dari Persijap Jepara, Persib Kini Bersiap Hadapi PSIM Yogyakarta
Dalam keterangan persnya, Mensos Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul itu mengaku telah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan koordinasi lebih lanjut soal bantuan sosial (bansos) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Gus Ipul menegaskan tidak akan ada bansos yang dikurangi, tapi malah akan ditambah untuk mereka yang benar-benar berhak.
Kemensos, lanjut Sekjen PBNU itu, akan berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk memperkuat program yang menjadi bagian dari penyaluran bansos.
“Kami akan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagaimana arahan Presiden untuk memperkuat program-program yang memang jadi bagian dari penyaluran bansos seperti permakanan untuk lansia terlantar di atas 75 tahun,” katanya.
Lalu, ia menyebutkan juga untuk program permakanan dua kali sehari untuk 35 ribu penyandang disabilitas.
Termasuk juga program pemberdayaan yang menjadi atensi Presiden. Ia ingin KPM bansos tidak demotivasi.
“Kita ingin bansos dipahami sebagai sifatnya sementara, lalu mereka menuju pemberdayaan,” terang Gus Ipul.
Baca Juga:Banyak Penerima Bansos Tak Lolos Verifikasi setelah Pakai DTSEN, Simak Kata Gus IpulMANTAP! Persib Lolos Fase Grup ACL Two 2025/2026
“Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya. Kami dapat arahan Presiden agar kita juga memperkuat pemberdayaan ini,” sambung Gus Ipul, dilansir dari rilis resmi Kementerian Sosial.
Ia menjelaskan bila pemberdayaan diperkuat maka tiap tahun akan ada graduasi atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang naik kelas secara terukur.
Pemberdayaan ditujukan bagi mereka yang mulanya hanya menerima bansos, lalu mereka juga mengikuti program pemberdayaan di Kemensos maupun kementerian lain di bawah koordinasi Menko Pemberdayaan Masyarakat.
Untuk memperkuat program pemberdayaan, ia memastikan menghitung kembali anggarannya dan berkonsultasi dengan Kemenkeu dan Bappenas.
“Kita belum sampai angka, tapi kami mohon arahan dan kami diminta kordinasi dengan Kemenkeu,” katanya.