JAKARTA, Berita86.com– Pemerintah semakin agresif mendorong program hilirisasi dan memperkuat fondasi ketahanan energi nasional.
Langkah ini kembali ditegaskan usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri di Hambalang, Bogor, Rabu (25/3/2025).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa dari total 20 proyek hilirisasi tahap awal, sejumlah proyek sudah memasuki fase pembangunan awal (groundbreaking).
Baca Juga:Ada Rapat Penting di Hambalang! Seskab Teddy Ungkap Fokus Arahan Presiden PrabowoKeberhasilan Diplomasi Presiden Prabowo, 53 Komoditas Pertanian Indonesia Bebas Tarif ke Amerika Serikat
Sementara itu, proyek lainnya dijadwalkan mulai berjalan dalam waktu dekat, tepatnya bulan depan.
Tak hanya itu, pemerintah juga tengah menyiapkan tambahan 13 proyek hilirisasi baru dengan total nilai investasi mencapai Rp239 triliun.
Saat ini, seluruh rencana tersebut berada di tahap akhir sebelum segera dieksekusi.
Di sisi lain, pengembangan energi alternatif juga menjadi fokus utama pemerintah dalam mempercepat kemandirian energi.
Presiden Prabowo mendorong optimalisasi seluruh potensi energi dalam negeri, termasuk pemanfaatan etanol serta biodiesel berbasis crude palm oil (CPO), sebagai bagian dari strategi transisi menuju energi baru dan terbarukan.
Masih dilansir dari laman resmi Setkab, selain membahas proyek dan energi alternatif, Bahlil turut melaporkan perkembangan terkini harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel.
Pemerintah, menurut Bahlil Lahadalia, masih mempertahankan kebijakan yang ada sambil terus mencermati pergerakan pasar global.
Baca Juga:Prabowo Panggil Rosan ke Hambalang, Program Sampah Jadi Energi Dikebut di 8 Kota BesarRapim TNI-Polri di Istana, Berikut 8 Hal Penting yang Disampaikan Presiden Prabowo
Ke depan, pemerintah menargetkan hilirisasi berjalan maksimal, transisi energi terus dipercepat, serta keseimbangan antara produksi dan kebutuhan pasar tetap terjaga.
Stabilitas harga komoditas juga menjadi perhatian utama agar tetap kompetitif tanpa mengabaikan kepentingan nasional. (*)