JAKARTA, Berita86.com- Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat, 10 April 2026.
Momentum ini menjadi bagian penting dari langkah pemerintah dalam membenahi tata kelola sumber daya alam sekaligus mengoptimalkan pemasukan negara dari sektor strategis.
Dalam agenda tersebut, sebagaimana dilansir dari rilis resmi Kemensetneg, pemerintah berhasil mengamankan dana negara dengan total nilai fantastis mencapai Rp11,42 triliun.
Baca Juga:Sapi Kurban Presiden Disiapkan, Peternak Lokal Panen Untung, Stok Nasional Tembus 859 Ribu EkorIsu Jatuhkan Prabowo Mencuat! Fahri Hamzah Langsung Bereaksi; Jangan Beri Ruang!
Angka ini berasal dari berbagai sumber, termasuk denda administratif di sektor kehutanan sebesar Rp7,23 triliun, penerimaan negara dari penanganan kasus korupsi oleh kejaksaan senilai Rp1,96 triliun, serta setoran pajak sepanjang awal 2026 yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Selain itu, kontribusi juga datang dari perusahaan negara seperti PT Agrinas Palma Nusantara serta denda di bidang lingkungan hidup.
Tak hanya dari sisi keuangan, pemerintah juga mencatat capaian besar dalam penertiban kawasan hutan.
Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), sejak Februari 2025 negara berhasil mengambil alih kembali jutaan hektare lahan, baik dari sektor perkebunan sawit maupun pertambangan.
Pada tahap VI ini, Satgas PKH menyerahkan kembali kawasan hutan konservasi berupa taman nasional seluas lebih dari 254 ribu hektare kepada Kementerian Kehutanan.
Wilayah tersebut tersebar di beberapa daerah seperti Kalimantan Barat, Aceh, dan Jawa Barat.
Selain itu, lahan perkebunan sawit seluas lebih dari 30 ribu hektare juga diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk selanjutnya dikelola oleh Danantara melalui PT Agrinas Palma Nusantara.
Baca Juga:Diresmikan Prabowo, Industri Kendaraan Listrik RI Masuk Level BaruPrabowo Gaspol! 400 Ribu Rumah Rakyat Dikebut Tahun Ini, Lahan Negara Siap Disulap Jadi Hunian
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengembalikan aset negara sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan. (*)