Di samping itu, dana desa juga dialokasikan sebesar 10 persen dari total Rp70 triliun untuk program-program penurunan stunting.
Namun begitu, Suprayoga mencatat bahwa meskipun anggaran telah dialokasikan, implementasi di daerah tidak selalu efektif.
Hal ini dikarenakan beberapa daerah tidak memanfaatkan dana ini dengan baik, sehingga pengawasan dan pendampingan terus dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
Bergerak Seirama
Baca Juga:Persib Punya Modal Agregat 3-0, Yaya Sunarya: Kita Menatap Final Leg Kedua Penuh KeyakinanLokasi Nobar Bertambah Banyak, Yuk Saatnya Rayakan Persib Juara
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi menekankan, pentingnya keterlibatan semua pihak secara seirama untuk mencapai hasil yang optimal dalam menekan angka stunting di Indonesia.
“Kementerian Kesehatan berusaha agar semua pihak yang yang terlibat bisa seirama. Seirama itu artinya nanti kita bersama-sama dengan sasaran yang paling tepat,” katanya.
Agar upaya tersebut dapat berjalan, ia menyebutkan, pihaknya berusaha memberikan publikasi cepat terhadap data yang dimiliki.
Hal ini dikarenakan data yang akurat dan terkini sangat penting dalam upaya penurunan stunting.
“Kami berusaha memberikan publikasi cepat terhadap data-data di Kemenkes supaya pihak yang ingin berkontribusi dapat langsung bergerak,” tambah dia.
Di sisi lain, Advisor Tata Kelola Pemerintahan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, USAID-ERAT Programme, George Hormat, menyoroti pentingnya data yang andal dan konsisten untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat.
Menurutnya, saat ini monitoring data yang tersedia banyak kurang sesuai.
“Contohnya, data usia produktif sering kali tidak sejalan dengan data kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak tepat waktu,” katanya.
Baca Juga:Kiper Persib Mendoza Siap Hadapi Segala Kemungkinan, Termasuk Jika Adu Penalti dengan Madura UnitedPuncak Haji 2024 Masih Lama, Jamaah Diminta Jaga Kondisi Fisik dan Batasi Ziarah
“Perbedaan pemahaman mengenai indikator kunci seperti kehamilan tidak dikehendaki dan kehamilan berisiko juga dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil,” sambungnya.
Di luar pentingnya data yang seirama, ia menilai kolaborasi antara berbagai sektor menjadi salah satu praktik baik yang harus tetap dilanjutkan.
Salah satunya kerja sama USAID bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di NTT.
“Kolaborasi Kominfo, BKKBN, Kesehatan dan Bappeda mendorong masyarakat terlibat, terutama lembaga agama, tokoh agama edukasi,” pungkas George.
Dengan strategi yang terencana dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, anak-anak Indonesia diharapkan dapat tumbuh sehat dan cerdas, sehingga siap menghadapi masa depan yang lebih cerah. (*)