Penumpukan sedimen di saluran tersebut dinilai menghambat kelancaran aliran air sehingga berpotensi meningkatkan risiko genangan dan banjir di kawasan sekitarnya.
Karena lokasi gorong-gorong berada di area fasilitas jalan tol, pengerukan akan dikoordinasikan bersama PT Jasa Marga agar pekerjaan dapat segera dilaksanakan.
Pramono menekankan pentingnya percepatan penanganan tersebut, terutama untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan menjelang akhir tahun.
Baca Juga:Pramono Bikin Aturan Baru KLB, Urus Izin Bangunan Kini Maksimal 15 HariPramono Tinjau Flyover Latumenten: Siap Urai Kemacetan dan Tingkatkan Konektivitas Transportasi Publik
“Saya sudah menugaskan Dinas Sumber Daya Air untuk segera melakukan pengerukan karena mungkin bulan depan, bulan Desember, sudah kita mulai hujan,” ujarnya.
Pembangunan Pustu Cawang Ditargetkan Mulai 2028
Di bidang pelayanan kesehatan, Pramono menyetujui pembangunan gedung permanen Puskesmas Pembantu (Pustu) Cawang.
Selama ini, pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah tersebut masih menempati bangunan sewa. Bahkan, lokasi pelayanan telah beberapa kali berpindah sejak 2024.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih permanen agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung dengan lebih pasti dan nyaman.
Pemprov DKI Jakarta merencanakan pembangunan gedung Pustu Cawang dimulai pada 2028. Sementara itu, pengusulan anggarannya akan dilakukan pada tahun anggaran 2027.
“Saya menyetujui untuk dibangun Puskesmas Pembantu di Cawang yang pembangunannya akan dimulai tahun 2028, diusulkan dalam tahun anggaran di 2027,” kata Pramono.
Ribuan Meter Persegi Aset Dispora DKI Jadi Perhatian
Persoalan lain yang turut dibahas adalah pengamanan aset milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta di Jalan Mangga, Kelurahan Batu Ampar.
Baca Juga:Pramono Canangkan Pedestrian Deck Dukuh Atas, Perkuat Integrasi Enam Moda Transportasi di JakartaDari Singapura, Pramono Siapkan Lompatan Besar untuk Masa Depan Jakarta
Berdasarkan laporan kewilayahan, aset pemerintah daerah tersebut memiliki luas sekitar 15.572 meter persegi. Namun, sebagian lahan dilaporkan telah dikuasai atau dimanfaatkan pihak ketiga.
Hasil pengukuran ulang menunjukkan sekitar 7.000 meter persegi lahan dikuasai pihak ketiga. Selain itu, sekitar 3.874 meter persegi digunakan sebagai empang.
Pramono juga mengungkapkan adanya tujuh bangunan permanen maupun semipermanen yang didirikan tanpa izin di atas lahan tersebut.
Untuk mengembalikan penguasaan aset kepada pemerintah daerah, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan langkah pengamanan secara bertahap.
Tahapan tersebut dimulai dengan pemberian surat peringatan pertama, kedua, hingga ketiga. Jika peringatan tersebut tidak dipatuhi, pemerintah akan melanjutkan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
