JAKARTA, Berita86.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah tegas terhadap Irjen Ahrie Sonta. Melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP), jenderal bintang dua yang menjabat sebagai Kadivkum Polri tersebut dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi kepolisian.
Keputusan pemberhentian tersebut diumumkan langsung oleh Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Putusan PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta menjadi perhatian karena berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga:Penyadapan Presiden Mengarah ke Makar, Prabowo Ambil Langkah Tegas Copot LSPPrabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Ada Pesan Penting untuk Institusi Polri
Sebelumnya, Irjen Ahrie telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Perkara ini menjadi salah satu persoalan serius karena menyangkut dugaan tindakan yang menyasar Kepala Negara.
Melalui mekanisme Sidang Kode Etik Profesi Polri, institusi kepolisian kemudian menjatuhkan sanksi etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat.
Dengan keputusan tersebut, Irjen Ahrie Sonta harus menghadapi konsekuensi berupa pemberhentian dari dinas kepolisian.
Pengumuman putusan ini sekaligus menandai langkah internal Polri dalam menangani pelanggaran kode etik yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan institusi tersebut.
Seprti diketahui, kasus penyadapan ini ditangani Bareskrim Polri. Mantan Kapolri yang juga KSP Listyo Sigit Prabowo telah ditahan di Rutan Mabes Polri bersama dua perwira tinggi Polri lainnya, yakni Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Ada lagi satu tersangka, yakni Irjen Slamet Uliandi. Slamet Uliandi sendiri belum ditahan karena alasan sakit.
Baca Juga:Pemerintah Siaga Hadapi Ancaman Bencana, BMKG Ungkap Wilayah yang Perlu Waspada hingga Februari 2027Prabowo Terima 11 Dubes Negara Sahabat di Istana, Jepang hingga Uni Eropa Siap Perkuat Kerja Sama
Sebelumnya, penjelasan mengenai kasus penyadapan itu disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers pada Selasa, 3 November 2026.
Dalam konferensi pers tersebut, Asep Safrudin mengatakan penyadapan itu dilakukan sejak 2025 sampai 2026 dengan sasaran Presiden Republik Indonesia, sejumlah tokoh politik, pengusaha, LSM, hingga media. (*)