JAKARTA, Berita86.com – Upaya pemerintah membongkar praktik mafia pangan semakin mendapat dukungan masyarakat. Dalam waktu hanya dua pekan, kanal pengaduan Lapor Pak Amran menerima 340 laporan terkait dugaan penyimpangan di sektor pertanian.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, seluruh laporan masyarakat akan ditindaklanjuti.
Pemerintah bahkan memastikan identitas setiap pelapor, termasuk nama dan alamat, tetap dirahasiakan demi memberikan rasa aman kepada masyarakat yang berani mengungkap praktik kecurangan.
Baca Juga:Mentan Amran Bongkar Dugaan Penipuan Beras Fortifikasi, Kerugian Capai Rp71 TriliunMentan Amran Meluruskan soal Rp2 Triliun per Bulan: Jangan Fokus pada Angkanya, tapi Kejahatannya
Amran menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi membantu pemerintah mengawasi sektor pertanian.
Menurutnya, keberanian melaporkan dugaan pelanggaran merupakan bentuk kepedulian terhadap bangsa dan negara.
“Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang melapor. Anda sudah berbuat untuk Merah Putih, untuk negara yang kita cintai,” kata Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Ia mengungkapkan, sebanyak 340 laporan yang diterima selama sekitar dua pekan terakhir mencakup berbagai persoalan. Mulai dari tata niaga beras, distribusi pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga program cetak sawah.
Seluruh pengaduan tersebut akan ditelusuri untuk memastikan kebenaran informasi dan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penyimpangan.
Amran menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Ada laporan, dua minggu ini masuk 340 laporan. Kami tindak lanjuti. Yang belum masuk dalam laporan, bertobat. Pasti kami kejar,” tegasnya.
Laporan Masyarakat Diverifikasi Sebelum Ditindak
Baca Juga:Ancaman Krisis Pangan Global Menguat, Mentan Amran Beberkan Kekuatan IndonesiaMentan Amran Dorong Pesantren Perkuat Ketahanan Pangan, Sediakan Bibit dan Olah Lahan Gratis
Amran menjelaskan, setiap pengaduan yang masuk tidak langsung ditindak tanpa pemeriksaan. Pemerintah terlebih dahulu melakukan kajian terhadap laporan, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi langsung di lapangan.
Apabila ditemukan bukti yang menguatkan adanya pelanggaran, hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada kepolisian, kejaksaan, maupun aparat penegak hukum terkait untuk diproses sesuai ketentuan hukum.
Mekanisme tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas pengawasan hingga ke daerah, sekaligus membongkar praktik kecurangan yang merugikan petani maupun konsumen.
“Laporan kami kaji dulu, begitu benar, verifikasi lapangan, kirim penegak hukum. Jadi, seluruh pedagang beras jangan bermain-main karena kami sudah terima laporannya. Kami verifikasi di lapangan, kalau benar kita tindak tegas,” ujarnya.