Penindakan bahkan menjangkau jajaran pimpinan hingga pejabat struktural. Baginya, jabatan bukan alasan untuk mendapatkan perlindungan ketika seseorang tidak menjalankan amanah.
“Dari dalam kantor kami, ada. Kami berhentikan. Ini kami penjarakan. Gak boleh. Hidup ini sekali dan kita harus buat legacy,” tegasnya, dilansir dari rilis resmi Kementan.
Mentan Amran juga mencontohkan langkah pemerintah dalam membela petani kelapa sawit dari praktik permainan harga tandan buah segar (TBS).
Baca Juga:340 Aduan Dalam Dua Pekan, Mentan Amran Kejar Mafia Pangan: Identitas Pelapor Dijamin AmanAncaman Krisis Pangan Global Menguat, Mentan Amran Beberkan Kekuatan Indonesia
Ia menceritakan pernah menerima keluhan mengenai harga TBS yang justru turun ketika harga sawit dunia mengalami kenaikan.
Bahkan, persoalan tersebut tetap menjadi perhatiannya ketika sedang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci beberapa waktu lalu.
Setelah menerima informasi tersebut, Mentan Amran mengaku langsung berkoordinasi dan meminta aparat kepolisian menindak pengusaha yang diduga merugikan petani melalui praktik tersebut.
Ia mengatakan, setelah kembali ke Indonesia, dirinya langsung meminta penindakan terhadap pengusaha yang diduga memainkan harga TBS.
Mentan Amran juga memperlihatkan surat yang dikirimkannya kepada Kapolri sebagai bentuk tindak lanjut atas persoalan tersebut.
“Kalau ada harga (TBS) di bawah Rp3.000, Pak Gubernur, Bupati laporkan. Kita tindak tegas. Enggak ada waktu untuk komprom,” tegasnya.
Selain persoalan harga TBS, Mentan Amran juga menyoroti dugaan praktik under-invoicing dalam perdagangan sawit yang menurutnya berpotensi menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar.
Baca Juga:Tiga Petugas Pertanian Gugur di Papua, Mentan Amran: Mereka Pahlawan PanganCerita di Balik Keputusan Mendadak Mentan Amran ke Alor: Dari Curhat Mahasiswa Jadi Aksi Nyata
Praktik tersebut, menurutnya, tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga dapat menekan harga komoditas yang diterima petani.
Karena itu, pembenahan tata kelola perdagangan dan penindakan terhadap praktik yang merugikan negara harus dilakukan secara tegas.
Mentan Amran menyebut langkah penertiban juga dilakukan melalui pengambilalihan sekitar empat juta hektare lahan sawit oleh negara.
Ia menilai pembenahan pengelolaan sumber daya tersebut penting agar kekayaan nasional tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Ia menegaskan, seluruh langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah berpihak kepada rakyat kecil dan tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang merugikan kepentingan bangsa.
