DPR Gelar 87 Rapat dan Kunjungi 15 Provinsi
Puan turut memaparkan perjalanan panjang pembahasan UU Perampasan Aset. Dalam proses penyusunannya, DPR melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi tersebut.
Sejumlah pihak yang dilibatkan antara lain akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, hingga berbagai kelompok masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam laporannya menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar 87 kali rapat bersama berbagai elemen sebagai bentuk penerapan prinsip partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation.
Baca Juga:Ini Catatan Penting DPR soal MBG, dari Target hingga Tata Kelola DisorotSkandal Tunjangan DPRD: Wabup Indramayu Jadi Tersangka, Hartanya Jadi Sorotan
Selain itu, Komisi III DPR juga melakukan kunjungan kerja spesifik ke 15 provinsi untuk membahas RUU Perampasan Aset.
Sosialisasi juga dilakukan oleh anggota DPR di daerah pemilihan masing-masing guna menyerap masukan dan pandangan masyarakat terkait rancangan regulasi tersebut.
“Dalam perjalanannya sudah dilakukan banyak hal,” ungkap Puan. Ia menambahkan, seluruh tahapan pembahasan dilakukan secara hati-hati dan saksama.
DPR juga memastikan prosesnya dapat diakses publik agar masyarakat bisa mengikuti perkembangan pembahasan secara terbuka.
“Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” tuturnya.
Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, DPR berharap regulasi yang telah melalui proses pembahasan panjang tersebut dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat dan penegakan hukum di Indonesia. (*)
