JAKARTA, Berita86.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Pengesahan beleid yang telah lama dinantikan masyarakat tersebut bahkan dilakukan lebih cepat dari target yang sebelumnya dijanjikan DPR, yakni 15 Desember 2026.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan harapannya agar kehadiran UU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga:Ini Catatan Penting DPR soal MBG, dari Target hingga Tata Kelola DisorotSkandal Tunjangan DPRD: Wabup Indramayu Jadi Tersangka, Hartanya Jadi Sorotan
“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” kata Puan setelah memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Puan menegaskan, berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kekhawatiran dalam penerapan undang-undang tersebut telah diantisipasi melalui pembahasan bersama.
“Insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi,” ujarnya.
Pengesahan UU Perampasan Aset berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.
Lima pimpinan DPR hadir dalam rapat tersebut. Puan memimpin jalannya sidang didampingi empat Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Dalam konferensi pers seusai rapat, Puan juga didampingi seluruh Wakil Ketua DPR serta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Disahkan Sebelum Target 15 Desember 2026
Puan mengungkapkan, DPR berhasil menuntaskan pembahasan RUU Perampasan Aset hampir satu bulan lebih cepat dari tenggat yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat.
Baca Juga:Anggota DPR Ramai-ramai Salami Dasco, Sinyal Dukungan Jadi Wapres Pengganti Gibran?Komisi IV DPR Apresiasi Ketegasan Mentan: Harga TBS Sawit, Telur, dan Ayam Mulai Naik
Menurutnya, pencapaian tersebut menunjukkan komitmen DPR untuk menyelesaikan regulasi yang dinilai mendesak.
“Artinya satu bulan kurang (sebelum target), DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, Insyaallah dengan sebaik-baiknya,” jelas Puan.
Ia juga menepis anggapan bahwa pengesahan undang-undang tersebut dilakukan karena adanya desakan atau proses yang terburu-buru.
Puan menyebut, regulasi mengenai perampasan aset telah menjadi kebutuhan mendesak karena proses pembahasannya sudah berlangsung selama 18 tahun.
“Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,” paparnya, dilansir dari laman resmi DPR RI.
