Jakarta, Berita86.com- Badan Gizi Nasional (BGN) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI pada Jumat, 17 Juli 2026.
Dalam forum ini, BGN memaparkan hasil audit Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Rapat tersebut menjadi momen penting untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga:Pemerintah Beberkan Masalah pada Program MBG, Perbaikan Besar Segera DijalankanMBG Mulai Jalan Lagi, Dudung Turun Langsung Cek Sekolah di Purwakarta
Pemerintah menargetkan program ini dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
Melalui pemaparan yang disampaikan, BGN menegaskan komitmennya dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran.
Hal ini mencakup seluruh aspek pelaksanaan MBG, mulai dari operasional hingga pengelolaan kelembagaan secara menyeluruh.
Di sisi lain, Komisi IX DPR RI memberikan sejumlah catatan strategis sebagai bahan perbaikan.
Beberapa hal yang menjadi sorotan antara lain pencapaian target kinerja, penyelesaian kegiatan yang tertunda, pembenahan sistem tata kelola, serta kesiapan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Masukan dari DPR ini diharapkan menjadi dorongan bagi BGN untuk terus meningkatkan kualitas program.
Kolaborasi dan pengawasan yang kuat dinilai penting agar Program Makan Bergizi Gratis mampu mencetak generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan.
Baca Juga:Proyek MBG Triliunan Disisir Kejagung, Motor hingga TV Jumbo Jadi SorotanProgram MBG Dievaluasi, Ada Perubahan Penting dari BGN Era Nanik
Sebelumnya, pemerintah sudah memastikan proses pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini dipercepat.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Menurut Zulkifli Hasan atau Zulhas, pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
Kajian ini bertujuan mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus menyiapkan langkah konkret untuk memperbaiki sistem yang ada.
Hasilnya nanti akan dilaporkan kepada Presiden sebagai dasar pengambilan keputusan lanjutan.
Ia mengungkapkan, sejumlah persoalan utama telah ditemukan di lapangan. Mulai dari potensi penyalahgunaan program, penentuan lokasi penerima manfaat yang belum tepat sasaran, hingga keterbatasan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di beberapa wilayah.
Pemerintah pun menargetkan seluruh hambatan tersebut bisa diselesaikan dalam waktu satu bulan.
Dengan perbaikan ini, pelaksanaan MBG diharapkan menjadi lebih efektif, transparan, serta mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan sesuai tujuan awal program. (*)