Ia menekankan bahwa DTSEN bersifat dinamis dan dapat berubah setiap hari. Perubahan tempat tinggal, kondisi ekonomi, hingga warga yang meninggal dunia harus segera diperbarui agar tidak menimbulkan salah sasaran dalam penyaluran bantuan.
“Jadi data kita ini setiap hari berubah. Terlambat kita melaporkan orang yang meninggal, berarti kita membantu orang yang sudah meninggal,” kata Gus Ipul.
Ia menyebut evaluasi pemerintah menunjukkan masih ada indikasi ketidaktepatan sasaran pada sejumlah program bantuan sosial (bansos) PKH dan Sembako.
Baca Juga:Info Pencairan Bansos April 2026, Lebih Cepat dari Biasanya, Mensos: Terus MeningkatBansos Ditentukan Siapa? Gus Ipul Bongkar Fakta Mengejutkan: Bukan Kades, Bukan Mensos, Semua di Tangan BPS
Karena itu, Kemensos membuka ruang bagi pendamping PKH untuk mengusulkan, menyanggah, dan memperbarui data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan kondisi faktual di lapangan (groundcheck).
“Kita beri kesempatan pendamping PKH untuk usul, menyanggah, dan memberikan data-datanya agar nanti bisa dikoreksi, diperbaiki oleh BPS. Jadi tetap yang memperbaiki adalah BPS, tugas kalian hanya membantu pemutakhiran,” tegas Gus Ipul.
Ia berharap sinergi pemutakhiran data antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat akan membuat bantuan sosial semakin tepat sasaran.
“Insya Allah kalau kita sama-sama lakukan (pemutakhiran) data kita semakin akurat, maka bansosnya akan tepat sasaran dan subsidi sosial tepat sasaran,” jelas Gus Ipul, dilansir dari rilis resmi Kementerian Sosial.
Masih pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan program Kemensos yang semakin tepat sasaran turut mendorong penurunan angka kemiskinan di wilayahnya.
“Kami laporkan Bapak Menteri Alhamdulillah, Sulsel ini terjadi penurunan kemiskinan sekitar 0,24 persen atau 17.000 jiwa di 2025, dan ini tahun pertama kami dan langsung penurunan terjadi luar biasa. Terima kasih Bapak Menteri,” jelas Andi.
Sebagai akses pemutakhiran DTSEN, Kemensos membuka ruang partisipasi masyarakat melalui dua jalur, yakni formal dan partisipatif.
Baca Juga:Update Kemensos 2026: Pakai NIK, Cara Mudah Cek Bansos dan Desil DTSENBPS dan Kemensos Tegaskan Sinergi Perkuat DTSEN sebagai Dasar Penyaluran Bansos
Pada jalur formal, masyarakat dapat melapor ke RT/RW untuk mengajukan pembaruan data melalui operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di desa, kelurahan, atau dinas sosial.
Usulan kemudian dibahas dalam musyawarah desa atau kelurahan, dilanjutkan pemeriksaan lapangan oleh pendamping PKH dan dinas sosial, lalu ditetapkan kepala daerah.