JAKARTA, Berita86.com — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan negara.
Kemenko Perekonomian memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan capaian tersebut menjadi WTP ke-18 yang diraih Kemenko Perekonomian secara berturut-turut sejak 2008.
Baca Juga:Enam Pesawat TNI AU Terbang Subuh Bawa 31 Ton Bantuan ke NTT dan 500 Pompa Air ke KalimantanRapat di Hambalang, Prabowo Evaluasi Penanganan Karhutla Kalimantan dan Gempa NTT
Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian Tahun Anggaran 2025 di Jakarta.
Menurut Airlangga, predikat WTP bukan hanya menjadi pencapaian administratif, tetapi juga menunjukkan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.
“WTP bukan sekadar pencapaian, tetapi menjadi pijakan untuk terus berbenah dan memastikan setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara konsisten,” ujar Airlangga melalui pernyataan resminya yang dikutip pada Senin, 24 Agustus 2026.
Ia juga mengapresiasi BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan secara profesional dan konstruktif.
Penghargaan turut disampaikan kepada seluruh jajaran Kemenko Perekonomian yang dinilai terus menjaga kualitas pengelolaan anggaran serta memperkuat sistem pengendalian internal.
Airlangga Soroti Kinerja Ekonomi Indonesia
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan memiliki keterkaitan erat dengan upaya menjaga kinerja perekonomian nasional.
Di tengah berbagai tantangan ekonomi, Indonesia mencatat sejumlah indikator positif sepanjang semester I 2026.
Baca Juga:KRI dr. Soeharso Layani Korban Gempa NTT, 21 Pasien Sudah Mendapat PerawatanPrabowo Pimpin Upacara HUT ke-81 RI di Istana, Tegaskan Tekad Wujudkan Indonesia Berdaulat dan Makmur
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mencapai 5,45 persen. Pada periode yang sama, tingkat pengangguran turun menjadi 4,65 persen, sedangkan angka kemiskinan berada di level 8,07 persen.
Airlangga mengatakan capaian tersebut menjadi bagian dari fondasi yang perlu terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga semakin berkualitas dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Fokus pada Energi hingga Hilirisasi
Ke depan, pemerintah akan melanjutkan berbagai agenda strategis untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain ketahanan energi, hilirisasi, serta penguatan diplomasi ekonomi.
Airlangga menilai penguatan tata kelola dan pengelolaan keuangan negara harus berjalan beriringan dengan agenda pembangunan ekonomi.
Dengan demikian, setiap kebijakan dan anggaran pemerintah dapat memberikan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat.