JAKARTA, Berita86.com– Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dinilai telah mencapai titik krisis.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, mendesak pemerintah pusat segera menetapkan bencana tersebut sebagai Bencana Nasional karena skala dan dampaknya sudah melampaui kemampuan daerah.
Menurut Ansory, situasi di tiga provinsi itu bukan lagi sekadar musibah regional, melainkan darurat kemanusiaan yang membutuhkan mobilisasi penuh dari pemerintah pusat.
Baca Juga:Ketua MPR: Presiden Memberikan Perhatian Penuh Pada Penanganan Bencana di Aceh, Sumut, dan SumbarPercepat Penanganan Bencana, Presiden Prioritaskan Bantuan ke Wilayah Terisolir
Data resmi BNPB per 2 Desember 2025 menunjukkan betapa masifnya dampak bencana ini: 659 orang meninggal dunia, 475 orang masih hilang, dan 2.600 warga mengalami luka-luka.
Sementara itu, 3,2 juta penduduk terdampak, dengan lebih dari 1,1 juta orang terpaksa mengungsi akibat rumah hancur atau wilayah yang sudah tidak layak huni.
Tim gabungan BASARNAS telah mengevakuasi 33.173 warga dari berbagai zona bahaya, menegaskan bahwa situasi di lapangan masih fluktuatif dan belum stabil.
Kerusakan infrastruktur pun sangat parah. Ribuan rumah penduduk rata dengan tanah, puluhan fasilitas publik dan jembatan hancur, serta sejumlah akses jalan kabupaten masih terputus hingga hari ini.
“Laporan lapangan menunjukkan ada wilayah yang masih terisolasi dan hanya bisa dijangkau lewat jalur udara atau jalur logistik terbatas,” ujar Ansory dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Ia menilai penanganan bencana tidak lagi efektif bila dibebankan pada pemerintah daerah.
Penetapan status Bencana Nasional diyakini menjadi langkah kunci untuk mempercepat distribusi logistik, pengerahan alat berat, pemulihan fasilitas umum, hingga penanganan kesehatan masyarakat secara luas.
Baca Juga:Presiden Prabowo Tegaskan Negara Hadir Bersama Rakyat saat Bencana MelandaTNI AL Kerahkan KRI dan Helikopter Bantu Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar
“Tanpa status Bencana Nasional, pencarian korban hilang dan pemenuhan kebutuhan pengungsi bisa berjalan lambat karena daerah memiliki keterbatasan anggaran dan kewenangan,” tegas politisi asal Fraksi PKS tersebut.
Ansory juga meminta pemerintah menyiapkan rencana rehabilitasi jangka panjang, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap kerusakan lingkungan di kawasan aliran sungai yang selama ini menjadi pemicu banjir bandang di Sumatera.
DPR, katanya, akan mengawal proses ini sampai pemerintah pusat mengambil langkah nyata. Di akhir pernyataannya, Ansory menyerukan solidaritas nasional dalam memulihkan Sumatera dari bencana besar ini.